Janji Ekonomi Anies, Ganjar dan Prabowo, Mana yang Paling Realistis?

Kendati, ia melihat setidaknya 3 poin utama yang berpotensi terwujud asalkan ada langkah konkret yang ditawarkan dan dieksekusi secara tepat.

Pertama, hilirisasi dan industrialisasi. Andry menegaskan ketiga paslon pasti akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi jika terpilih, tak terkecuali AMIN yang mengusung konsep reindustriliasi.

"Tapi, persoalannya adalah keberlanjutan dari hilirisasi tersebut yang belum mengindahkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelolanya," ujarnya.

Kedua, penerimaan perpajakan. Ia mengapresiasi rencana Anies-Cak Imin dan Prabowo-Gibran yang kompak ingin membuat Badan Penerimaan Negara alias memisahkan eksistensi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan.

Akan tetapi, ia mewanti-wanti bahwa isu pajak sangatlah sensitif dan masyarakat minim simpati imbas kasus pegawai pajak belakangan ini. Ditambah, membuat badan baru tentu butuh waktu.

"Meskipun memang ke depan akan menjadi badan yang di bawah presiden, tapi kita harus lihat modal konstitusional seperti apa. Terkait pajak, paslon yang satu (AMIN) mengatakan akan meningkatkan perluasan basis dan kepatuhan pajak, tetapi permasalahannya bagaimana caranya? Apakah ada tax amnesty terbaru? Memang bisa meningkatkan perpajakan, tapi belum terlihat modelnya seperti apa," jelas Andry.

"Badan Penerimaan Negara harusnya nanti dikelola secara profesional, seperti Internal Revenue Service (IRS) di AS. Bukan menjadi badan yang dibentuk untuk mengakomodir kepentingan, di mana pucuk pimpinannya adalah politisi. Tax authority itu harus dikelola secara profesional," pesannya kepada paslon jika ingin mewujudkan target penerimaan perpajakan.

Ketiga, kartu kesejahteraan, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia yang ditawarkan Prabowo-Gibran. Menurutnya, langkah ini menjadi cara paling mudah menarik perhatian warga Indonesia untuk melirik paslon.

Andry menilai kartu kesejahteraan saat ini sudah bejibun. Namun, ia belum melihat adanya integrasi yang baik antarkartu tersebut dan itulah pekerjaan rumah (PR) presiden mendatang.

"Cara mudah mengomunikasikan ke publik menggunakan kartu karena akan sulit kalau tidak ada alat peraganya bahwa publik akan mendapatkan kesejahteraan atau bansos. Hal yang menurut saya cukup punya langkah konkret adalah memperbaiki akurasi data kemiskinan (program AMIN)," jelasnya.

"Kalau sudah ada integrasi, program apapun bisa di-inject di situ dan cukup tepat sasaran. Sekarang kan data tiap kementerian/lembaga (K/L) berbeda dan itu menjadi masalah," tandas Andry.