Perlukah Kereta Cepat Dilanjutkan ke Surabaya, Apa Untung Ruginya?

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno berpendapat pemerintah boleh saja membangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya asalkan tak menggunakan APBN.

Menurutnya, jika APBN kembali dikucurkan untuk membiaya proyek tersebut, maka ketimpangan pembangunan antara Jawa dan daerah lain makin jauh.

Djoko mengingatkan jika menggunakan APBN sebaiknya untuk proyek pembangunan infrastruktur di luar Jawa saja.

"Kalau pakai uang negara baiknya (untuk pembangunan) di luar Jawa. Jawa biar swasta saja yang membangun. Luar Jawa perlu transportasi, jangan ketimpangannya terlalu jauh," kata dia.

Oleh karena itu, ia mengatakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya sebaiknya menggunakan skema business-to-business (B2B).

Terkait negara mana yang bisa masuk proyek tersebut, biarkan mengalir sendiri. Artinya, kata Djoko, biarkan perusahan swasta atau BUMN membangun konsorsium dengan perusahaan negara lain yang memang tertarik.

Tak hanya itu, Djoko juga mengingatkan pemerintah harus membuat kajian matang terkait efek jika proyek itu dijalankan. Ia mengatakan jangan sampai kereta cepat membunuh moda transportasi lain antara Jakarta dan Surabaya.

Apalagi, pemerintah di satu sisi getol mengembangkan pembangunan bandara di Jawa.

"Jadi bukan masalah rute (kereta cepat) lewat mana. YIA (Bandara Internasional Yogyakarta), investasi sudah mahal. itu harus jadi pertimbangan juga," kata Djoko.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya sebenarnya tidak secara gamblang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam dokumen yang dipublikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya hanya masuk 'setengahnya'. Pemerintah hanya memasukan phase I proyek tersebut, yakni dari Jakarta-Semarang.

Pemerintah berdalih tingginya urbanisasi di kota-kota besar (Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung) belum diimbangi dengan ketersediaan konektivitas kereta berkecepatan tinggi. Kata pemerintah kereta peluru itu diperlukan untuk melayani mobilitas penumpang pada koridor antar kota metropolitan (konurbasi).

Tak hanya itu, kereta cepat juga diharapkan bisa menjadi alternatif angkutan udara yang dinilai padat. Pemerintah mengklaim frekuensi penerbangan Jakarta-Surabaya sangat padat, mencapai 150 pergerakan pesawat terbang per hari dan diperkirakan ada 3,8 juta kursi dalam penerbangan per tahun