Lebih dari 400 Proyek Akan Jadi Prioritas Dana Transisi Energi Rp300 T

Lebih dari 400 proyek akan menjadi prioritas pendanaan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/ JETP) senilai US$20 miliar atau Rp300 triliun.

Ini diungkap dalam draf dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang resmi diunggah di situs jetp-id.org per hari ini. Indonesia menargetkan pengurangan 250 juta ton emisi karbon dari pembangkit listrik on grid alias yang tersambung langsung ke jaringan PLN.

Indonesia juga ingin meningkatkan 44 persen porsi pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 2030. Dengan begitu, target nol emisi karbon (NZE) diharapkan tercapai pada 2050 mendatang.

"Berdasarkan 1.000 proyek yang dikumpulkan dari 5 investment focus areas (IFA), ada lebih dari 400 proyek akan menjadi prioritas pendanaan JETP yang membutuhkan investasi setidaknya US$67,4 miliar (setara Rp1.074 triliun)," tulis dokumen tersebut, dikutip Rabu (1/11).

Dalam dokumen ini, Sekretariat JETP Indonesia merinci dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menjadi target utama pensiun dini.

Pertama, PLTU Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat yang seharusnya pensiun alami pada 2042, namun dipercepat ke 2037. Pensiun dini PLTU berkapasitas 969 megawatt (MW) ini membutuhkan investasi setidaknya US$870 juta atau setara Rp13,8 triliun.

Kedua, PLTU Cirebon-1 yang mengamankan pasokan listrik Jawa, Madura, dan Bali yang rencananya disuntik mati pada 2037. Setidaknya dibutuhkan US$300 juta alias Rp4,7 triliun untuk menyuntik mati PLTU ini.

Kepala Sekretariat JETP Indonesia Edo Mahendra mengatakan transisi adalah kepentingan publik. Ia mengatakan realisasi pendanaan dari kemitraan ini menjadi salah satu cara menunaikan cita-cita tersebut.

"Maka dari itu, kami membuka draf rencana investasi JETP dengan harapan dapat menjaring masukan sebanyak-banyaknya dari semua unsur dan lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen JETP untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi," jelas Edo dalam keterangan resminya.

Edo mengatakan masukan dari masyarakat umum bisa disampaikan langsung melalui formulir yang tersedia di situs JETP. Batas pemberian masukan adalah 14 November 2023.

Nantinya, Sekretariat JETP Indonesia akan mengolah masukan-masukan yang masuk untuk dijadikan landasan finalisasi dokumen CIPP.

Menurut Edo, Dokumen CIPP JETP merupakan living document. Artinya, dokumen ini akan diperbaharui terus setiap tahunnya agar dapat mencerminkan perkembangan ekonomi global dan prioritas pembangunan dalam negeri.

"Kami mengharapkan keterlibatan publik dalam upaya kami untuk terus menyempurnakan dokumen ini sehingga dapat mendukung implementasi kemitraan ini dengan baik," tandas Edo.

[Gambas:Video CNN]