Membongkar 'Misteri' Kenapa Banyak Pengusaha Jadi Timses Para Capres

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan relasi politik dan dunia bisnis dalam demokrasi memang agak dilematis.

Dukungan pengusaha sangat dibutuhkan oleh para politisi karena makin mahalnya biasa kontestasi. Sementara dunia bisnis juga memerlukan kepastian di berbagai bidang setelah pemilihan usai, agar arah kebijakan pemerintahan yang baru tidak merugikan kepentingan mereka.

Jadi simbiosis mutualisme antara politisi dan pelaku bisnis, kata Ronny, sangat bisa dipahami. Fenomena semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di semua negara demokrasi termasuk Amerika Serikat.

Namun kondisi itu berimbas kurang baik pada perekonomian karena memperparah ketimpangan ekonomi.

"Pelaku bisnis biasanya memperjuangkan kepentingan bisnis melalui dunia politik dengan modal yang tidak sedikit. Bahkan tak jarang mereka diidentikan dengan jejaring oligarki," katanya.

Ironisnya di saat pengusaha memperjuangkan kepentingannya, masyarakat miskin justru tak punya modal apa-apa untuk mempengaruhi para politisi agar memperjuangkan kepentingannya. Alhasil, para politisi merasa mendapatkan banyak insentif jika mengakomodasi kepentingan para pebisnis dibandingkan memperjuangkan kepentingan publik.

"Artinya politik balas budi memang tak bisa dihindarkan," kata Ronny.

Karena itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang yang memiliki komitmen tinggi kepada janji-janji politiknya saat kampanye. Di sisi lain, ia juga harus tegas memberikan prioritas kepada kepentingan publik, sebelum mengakomodasi kepentingan elite bisnis.

"Dengan kata lain, pengusaha boleh saja terlibat aktif di dalam politik bahkan masuk ke dalam pemerintahan, sesuai aturan yang ada tentunya. Tapi otoritas dalam mengutamakan agenda publik tetap ada di tangan pemimpin terpilih, tanpa bisa diintervensi oleh pengusaha," katanya.