Menpan RB Senyum Saat Ditanya soal Iuran ASN Boyolali Buat Capres
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas tersenyum dan irit bicara saat merespons soal Aparatur Sipil Negara (ASN) Boyolali yang diduga memungut iuran demi memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.
"Wah saya belum mendengar, nanti kita cek," katanya usai menghadiri Anugerah Reksa Bandha di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu (22/11).
Anas langsung melenggang menaiki mobil dinasnya berpelat RI 43. Ia kemudian melontarkan senyum kepada para awak media.
Menpan RB Anas juga enggan menjawab soal pertemuan 8 organisasi kepala desa yang hanya mengundang calon presiden Prabowo Subianto. Ia melontarkan senyum dan langsung beranjak pergi meninggalkan kawasan Kemenkeu.
Sinyal dukungan dari para kades untuk Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka itu muncul dalam acara Silaturahmi Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11).
Sementara itu, sebelumnya viral seorang perempuan berseragam PNS Pemkab Boyolali mengaku ada arahan dari bupati setempat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
Perempuan itu juga menyebut ASN Boyolali ditarik iuran untuk pemenangan. Jika tidak mau akan dipindah yang jauh dari tempat tinggalnya.
Teranyar, ada video unggahan akun X @PartaiSocmed menunjukkan belasan orang yang diduga ASN Boyolali berkumpul dalam satu ruangan dan mengembalikan uang iuran tersebut.
"Karena kita sudah bulat untuk dibubarkan, kita bubarkan. Kemudian uang yang sudah terkumpul kita bagikan," ucap pria berkemeja hitam yang membacakan kesimpulan rapat.
"Setelah kita tidak ada organisasi ASN Paguyuban ini, nek panjenengan ada sikap, tindakan, perilaku, gerakan, mengarah ketidaknetralan menjadi tanggung jawab masing-masing," sambungnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Jawa Tengah pun bergerak menelusuri dugaan tersebut. Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty menyebut perkembangan hasil penelusuran akan dilaporkan Bawaslu Boyolali ke tingkat provinsi dan diteruskan ke Bawaslu pusat.