Bank Indonesia (BI) mengatakan Pemilu 2024 dijepit oleh tiga agenda besar, yakni Natal dan Tahun Baru (Nataru), bulan puasa atau ramadan, hingga Idulfitri alias lebaran 2024.
Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono menyebut ini menjadi tantangan utama pihaknya dalam mengamankan peredaran uang di kontestasi politik nanti. Pasalnya, pada Pemilu 2014 dan 2019 BI hanya menghadapi momen ramadan dan lebaran.
"Jadi, kami BI menyiapkan kecukupan uang. Kami sudah hitung-hitung dan ada kebijakan tentu akan mengoptimalkan uang layak edar. Uang-uang baru biasanya untuk yang merayakan Nataru sama ramadan dan Idulfitri," jelas Doni dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami juga sudah lakukan distribusi atau front loading, lima bulan ke depan kami front loading supaya tidak crowded. Kami juga sinergi dengan perbankan untuk menyiapkan ini. Kalau dari sisi angka, kami sementara hitung 6 persen-8 persen (kecukupan uang lebih banyak) dari kebutuhan normal," tambahnya.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas alias M2 mencapai 3,4 persen secara year on year (yoy) pada Oktober 2023. Ia menyebut ini ditopang pertumbuhan yang cukup kuat pada uang kuasi sebesar 7,8 persen yoy dan uang kartal 6,7 persen secara tahunan.
Perry juga menyebut pertumbuhan M2 didorong kredit yang tetap kuat. Ada juga ekspansi operasi keuangan pemerintah yang berpartisipasi dalam capaian uang beredar bulan lalu.
"Operasi keuangan pemerintah pada Oktober 2023 mencatat ekspansi sebesar Rp85,43 triliun setelah sebelumnya mencatat kontraksi sebesar Rp269,36 triliun sampai dengan September 2023," jelas Perry saat konferensi pers.
Pemilu 2024 digelar serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah. Berdasarkan informasi di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.