Otorita Bakal Tindak 3.000 Hektare Tambang Ilegal di IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan menindak tegas tambang ilegal di ibu kota baru, yang diperkirakan mencapai 3.000 hektare.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati mengatakan pertambangan ilegal akan ditutup.

OIKN membentuk satgas bersama kepolisian, TNI, kejaksaan tinggi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK untuk menindak pertambangan tak berizin yang diperkirakan 3.000 hektare.

"Satgas itu sudah bekerja beberapa bulan yang lalu dan sekarang terus melakukan mulai dari sosialisasi, penyisiran terhadap area-area yang diduga tambang ilegal, sudah memberikan peringatan, dan ada kasus hukum yang sedang ditangani oleh kepolisian dan KLHK," di kantor OIKN, Jakarta, Jumat (24/11).

Sedangkan untuk pertambangan yang berizin, Myrna mengatakan OIKN mengizinkan beroperasi hingga masa izinnya selesai. Namun harus menjalankan kewajiban termasuk melakukan reklamasi.

Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN Pungky Widiaryanto menambahkan izin pertambangan legal tidak boleh lagi diperpanjang, begitu juga izin pertambangan baru juga tidak boleh lagi diberikan.

"Perpanjangan dan izin baru udah enggak berlaku. Sebenarnya sejak UU IKN tahun lalu diberlakukan sudah enggak boleh," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan menutup tambang-tambang ilegal yang berada di dekat maupun di wilayah IKN.

Setelah itu, pemerintah akan merehabilitasi atau menutup lubang-lubang bekas tambang ilegal tersebut.

"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang. Itu juga banyak di sekitar ibu kota. Kewajiban kita memang ke sana," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan bahwa pemerintah juga memiliki kewajiban untuk merehabilitasi hutan yang selama ini rusak karena eksploitasi.

Jokowi juga memastikan hutan konservasi dan hutan lindung yang sudah ada akan tetap dipertahankan. Dari 410.000 hektar luas ibu kota baru yang disiapkan, pemerintah hanya akan membangun 56.000 hektar saja. Sisanya akan menjadi area hijau.

"Jadi perpindahan ibu kota nanti sekaligus kita memperbaiki dan merehabilitasi hutan-hutan yang rusak. Kita harus tahu di sekitar ibu kota itu banyak hutan yang rusak," ungkap dia.

[Gambas:Video CNN]