Timnas AMIN Sindir UU IKN 'Senyap', Dibalas Kubu Prabowo Jakarta Panas

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saling sindir soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan polusi Jakarta.

Co-Captain 2 Timnas AMIN Thomas Lembong mempertanyakan argumentasi TKN Prabowo-Gibran yang mengklaim akan melibatkan partisipasi publik dalam setiap kebijakan jika terpilih di Pilpres 2024 nanti. Pria yang akrab disapa Tom itu menyindir UU IKN saja diterbitkan dalam senyap, tanpa partisipasi publik.

"Jadi mohon maaf saya sedikit senyum mendengar paparan atau argumen Pak Drajad (Anggota Dewan Pakar TKN Drajad H. Wibowo) mengenai konsultasi publik dan hukum," kata Tom dalam Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

"Itu UU IKN, suatu pagi kita bangun sudah jadi UU, dalam sesi tengah malam DPR. Jadi, boleh dibilang itu tidak ada konsultasi publik sama sekali," sambungnya mengkritik soal IKN.

Tak hanya soal proses penerbitan UU IKN yang diklaim senyap, Tom mempertanyakan transparansi data Badan Otorita IKN. Menurutnya, badan itu tak mempermudah calon investor yang ingin masuk ke calon ibu kota negara.

Tom mengaku pernah mengakses situs Otorita IKN untuk mencari data dan fakta soal pembangunan di Kalimantan Timur. Namun, ia malah bingung karena tak menemukan apa yang dicarinya. 

"Kemarin saya mau pelajari IKN, saya ke situs Otorita IKN itu enggak ada informasi sama sekali, enggak ada data dan fakta. Paling cuma bio, latar belakang pejabat-pejabat yang bekerja di situ, kliping berita," ujarnya.

"Tidak ada angka, data, dan fakta, termasuk informasi bagi investor by sector. Katakan saya tertarik mau investasi di hotel, oke, apa peluang perhotelan di IKN? Enggak ada di situs Otorita itu sendiri," tandas Tom.

Lihat Juga : ANALISIS Kenapa Sih Uni Eropa Suka Ganjal Ekspor RI, Ada Masalah?

Drajad tampak tak terima dengan argumentasi Timnas AMIN tersebut. Ia menyebut NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mengusung Anies-Muhaimin, turut menyetujui UU IKN.

"Jadi, saya rasa nobody yang punya clean hand untuk masalah Undang-undang (IKN) tadi. Cuma PKS loh yang enggak mendukung IKN," balas Drajad.

"Mas Anies saya rasa enggak punya clean hand di situ. Jadi, please don't put your finger to others because it will go back to you," tegas timses Prabowo-Gibran tersebut.

Tom kembali membalas pernyataan Drajad. Ia mengatakan suara di DPR merupakan cermin dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi tidak sesuai dengan isi nurani hati AMIN.

Ia menegaskan PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar kini mulai bergerak ke arah perubahan. Begitu pula dengan NasDem yang sudah lebih dahulu bergerak di jalur berseberangan dengan Jokowi.

"Teman-teman jangan mau ditipu lagi. Tolong berpikir kritis. Apa hanya karena parpol pengusung menjadi bagian dari koalisi, di mana sewajarnya memberikan dukungan kepada legislasi pemerintah. Bukan berarti kita tidak mau mengusung perubahan. Ini saatnya tiba," dalih Tom.

Lanjut ke halaman selanjutnya...