TKN Prabowo Sindir Eropa, Anti Energi Kotor Tapi Ngemis Batu Bara RI

Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyindir kelakuan Uni Eropa yang mengemis batu bara ke Indonesia, padahal mengklaim anti-energi kotor.

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Drajad H. Wibowo menyebut ini terjadi saat perang Rusia-Ukraina pecah. Ia menegaskan kondisi geopolitik inilah yang menjadi tantangan dalam membuat kebijakan, termasuk soal hilirisasi.

"Contohnya orang Uni Eropa anti-batu bara, tapi ketika perang Rusia-Ukraina, UE minta batu bara ke kita. Mereka ngemis-ngemis lho, mereka ngemis batu bara ke kita," ungkapnya dalam Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

"Kalau enggak percaya, tanya penggantinya Mas Tom (Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Lembong), kan masih ada lagi, akhirnya ketua umum saya Bang Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi mendag). Mereka (UE) ngemis-ngemis batu bara ke kita," sambung Drajad.

Oleh karena itu, Drajad mengatakan kebijakan hilirisasi dan industrialisasi tidak bisa dilihat dalam ruang vakum atau hampa. Ia menyebut ada proses panjang sampai program ini terlaksana di era Presiden Joko Widodo.

Drajad mengatakan hilirisasi adalah amanah UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara alias UU Minerba. Ia menegaskan ini digagas sebelum rezim Jokowi, tepatnya di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya kilas balik sebentar, kebijakan hilirisasi yang dilaksanakan pemerintah sekarang itu sebenarnya basisnya zaman Pak SBY. Karena UU Minerba, saya anggota panitia khusus (pansus di DPR), di situ memerintahkan negara untuk melakukan hilirisasi," cerita Drajad.

"Itu perintah UU, jadi hilirisasi perintah UU. Saya ingat di pansus itu kami dapat banyak sekali pressure dari wakil-wakil peruahaan asing, dari AS dan dari mana-mana. Intinya mengatakan mengapa Indonesia perlu membangun industri hilirnya, kita bilang kita pengin terus (lanjut hilirisasi). Akhirnya UU itu diketok secara aklamasi, tidak ada penolakan, walkout, atau apa," sambungnya.

Bahkan, menurutnya kala itu yang diprioritaskan lebih dahulu adalah bauksit, bukan nikel. Akan tetapi, Drajad menyebut ada sejumlah kendala dan masa jabatan SBY pun berakhir.

Hilirisasi lalu berlanjut di era Presiden Jokowi, di mana disebut melalui proses panjang untuk masuk ke nikel. Drajad menekankan semua yang sudah berjalan tidak semata membahas secara teknikal ekonomi.

"Kami di Prabowo-Gibran melihat industrialisasi, hilirasi, dan perubahan iklim itu bagian integral untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap," tuturnya.

Meski mendukung hilirisasi, Drajad mengaku kubunya belum tentu melanjutkan larangan ekspor nikel Cs seperti yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang. Ia menyebut Prabowo-Gibran akan mereviu ulang kebijakan larangan ekspor tersebut.

"Export bans (larangan ekspor bahan mentah) apakah menjadi andalan? Of course, no!" tegasnya.

"Tapi choices has been made, the current administration, itu yang kita jalankan dulu. Tapi kan itu (larangan ekspor) untuk nikel, yang lain akan kita cek apa the best strategy untuk melakukan downstreaming," tutup Drajad.

[Gambas:Video CNN]