Jakarta, CNN Indonesia -- Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) merespons pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal Nusantara di debat pertama capres semalam (12/12).
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono memberikan beberapa catatan atas pernyataan Anies. Ia setuju jika masalah di Jakarta tak bisa ditinggalkan, tetapi Agung menekankan pembangunan IKN juga tetap harus dilanjutkan.
"Kita memang tidak bisa mempengaruhi dinamika politik. Mau debat, ya sudah debat, silakan. Ini kan namanya pesta demokrasi, soal gagasan dibuka, silakan membahas. Yang jelas kami melihat kalau ada gagasan yang bertentangan dengan Undang-undang, ya kami tidak akan jalankan, tidak terima itu," kata Agung dalam Virtual Zoom bersama CNNIndonesia.com, Rabu (13/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agung menegaskan gagasan menolak pembangunan IKN tidak sesuai dengan UU. Bahkan, menurutnya melawan cita-cita para pendiri bangsa yang ingin tercipta Indonesia Sentris, bukan lagi Jawa Sentris.
Ia juga mengomentari pernyataan Anies yang menyebut lebih baik merevitalisasi sekolah rusak, menghadirkan kereta api, hingga membangun jalan tol antar-Kalimantan ketimbang mendirikan IKN. Menurutnya, poin-poin tersebut justru dikerjakan berbarengan dengan proses pemindahan ibu kota baru.
"Inilah lagi-lagi kesalahpahaman dari yang menyampaikan (Anies Baswedan). Mungkin enggak melihat dari groundbreaking kedua kemarin, salah satunya adalah revitalisasi sekolah, SDN 020 Sepaku yang selama ini sering terendam banjir. Ini revitalisasi dan dipindah lokasinya dengan lahan hibah," tuturnya.
"Justru dengan adanya IKN ini kita bisa merevitalisasi sekolah dan bahkan tidak dengan anggaran negara, ada penghematan. Investasi swasta, partisipasi masyarakat," sambung Agung.
Terkait jalan tol, Agung mengatakan saat ini sudah terbangun Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan akan ditambah dengan jalur yang menghubungkan Balikpapan ke IKN. Ia menyebut IKN bakal hadir dengan konsep 'Tri-City' yang turut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Bahkan, ia menyebut tengah dilakukan kajian atau feasibility study (FS) terkait tol bawah laut oleh investor Korea Selatan. Menurutnya, jika ini terealisasi, maka jarak Balikpapan-IKN bisa dipangkas dari 50 menit menjadi 30 menit.
Tak hanya itu, konsep tol terowongan bawah laut atau immersed tunnel juga diklaim bisa menjaga lingkungan di Kalimantan. Agung menyebut tol ini akan menjaga ekosistem perairan sekitar, di mana merupakan habitat pesut.
Soal kereta api, Agung mengatakan Otorita IKN juga tengah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan Kereta Trans Kalimantan. Ia menyebut fasilitas ini bakal dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Meski memberikan beberapa sanggahan terhadap pernyataan Anies, Otorita IKN sepakat agar tak meninggalkan masalah-masalah di Jakarta. Agung menyebut pemindahan ibu kota negara ke IKN bukan berarti meninggalkan permasalahan di Jakarta.
"Kalau dibilang jangan tinggalkan Jakarta, justru itu, saya setuju. Masalah Jakarta harus diatasi, ini bukan berarti kita pindah ke IKN masalah Jakarta enggak diatasi. Kan Pemerintah Jakarta masih ada, nanti menjadi daerah khusus rencananya, sedang digodok rancangan undang-undang (RUU)-nya," ucapnya.
Terlepas dari itu, Agung menyebut Otorita IKN terbuka jika para capres-cawapres hendak berkunjung ke lokasi ibu kota baru tersebut. Menurutnya, jika sudah melihat langsung, bisa jadi mereka akan percaya progres pembangunan IKN.
"Sesuai dengan Pak Kepala Otorita (Bambang Susantono), kita Otorita welcome untuk siapapun, termasuk capres-cawapres silakan datang ke IKN, terbuka karena kita ingin menunjukkan. Orang bilang seeing is believing, kalau melihat maka akan jadi percaya kemajuan pembangunannya seperti apa," tuturnya.
"Tapi, hanya tentu perlu dikoordinasikan. Karena di lapangan sedang banyak sekali kegiatan fisik pembangunan, kita tentu tidak ingin itu terganggu," tutup Agung.
Lanjut ke halaman sebelah...
Kritik Anies soal IKN di Debat Pertama Capres
Anies melontarkan sejumlah kritik terkait IKN di debat pertama capres. (Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Anies mendapatkan pertanyaan dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal IKN. Menurut Ganjar, sudah banyak masalah di Jakarta, seperti kemacetan.
"Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor satu," jawab Anies dalam debat pertama capres Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
"Terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak, sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar-kota di Kalimantan, itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan, hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja. Bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian," tuturnya.
Capres nomor urut 1 itu juga mengkritik soal proses lahirnya UU IKN. Menurutnya, aturan soal pemindahan ibu kota baru itu muncul tidak melalui dialog publik yang lengkap.
Pada akhirnya, dialog baru ramai setelah UU IKN disahkan. Anies menilai siapapun yang kritis terhadap IKN tersebut bakal dicap oposisi.
Terlepas dari kritik soal IKN, Anies juga membanggakan prestasi yang dicapainya selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini sekaligus menjawab pertanyaan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tentang penanganan polusi udara di Jakarta.
Anies mengatakan polutan muncul disebabkan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang terbang ke Jakarta. Karena Jakarta punya indikator atau alat ukur, maka muncul data polusi udara tersebut.
Menurutnya, berbeda ketika angin bergerak ke arah Lampung, Sumatra, atau Laut Jawa yang tidak punya alat ukur polusi. Pada akhirnya, tidak muncul data polusi udara di wilayah-wilayah tersebut.
"Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350 ribu (orang) per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta," balas Anies kepada Prabowo.
[Gambas:Video CNN]
