Wapres Minta Perdagangan Orang Berkedok Pengiriman TKI Diberantas

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berkedok pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI). Dengan begitu, para PMI bisa hidup lebih sejahtera.

"Saya minta seluruh instansi yang berwenang untuk serius memerangi TPPO yang sejatinya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia," katanya dalam peringatan Hari PMI Internasional 2023 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

Ma'ruf mengatakan TPPO maupun penempatan ilegal bisa membuat pekerja migran mengalami risiko seperti kekerasan, gaji tidak dibayarkan, eksploitasi jam kerja, dan diperjual-belikan antarmajikan.

Selain itu, sambungnya, pekerja migran tanpa dokumen resmi juga tidak bisa mendapat perlindungan dari pemerintah ataupun penyedia kerja.

"Serta rentan akan penipuan dan eksploitasi oleh penyalur," katanya.

Ma'ruf mengatakan pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan dan fasilitas bagi para PMI baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. Dukungan yang telah diberikan pemerintah katanya antara lain pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Tanpa Agunan.

Kemudian fasilitas jalur cepat keimigrasian di delapan bandara internasional di Indonesia, penerbitan surat kepercayaan negara untuk menjamin hak-hak pekerja migran, serta keringanan biaya pengiriman barang milik pekerja migran.

Ma'ruf mengatakan sejak 2007 hingga Desember 2023, jumlah PMI mencapai 4,8 juta orang. Mereka tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan daya ungkit ekonomi daerah asal, tetapi juga terhadap penerimaan negara.

"Di tahun 2022, devisa melalui remitansi mencapai Rp139 triliun, atau yang terbesar kedua setelah sektor migas," katanya.

Karena begitu pentingnya peran PMI, Ma'ruf menekankan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten sehingga mereka dapat merebut peluang kerja di luar negeri.

[Gambas:Video CNN]