Wakil Presiden Ma'ruf Amin berseloroh santunan dari para calon legislatif (caleg) jelang Pemilu 2024 bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Ma'ruf mengatakan kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2023 sudah turun ke angka 1,12 persen. Namun, Presiden Joko Widodo menargetkan kemiskinan ekstrem harus mencapai nol.
Oleh karena itu, ia berharap adanya 'bantuan' dari peserta pemilu, selain dari kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyebut bantuan itu dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai Politik (APB Parpol).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena selain APBN, APBD, tentu ada lagi APB Parpol. Kan mereka mestinya memberi pada masyarakat kan, memberi santunan-santunan. Kita harapkan nanti kemiskinan ekstremnya lebih cepat turun," kelakar Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).
"Kita harapkan bahwa sisanya nanti (penurunan kemiskinan ekstrem) itu ada percepatan. Walaupun memang menghadapi kesibukan tahun politik ya, pemilu, kita harapkan nanti hasilnya lebih baik," katanya.
Sebelumnya, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan terjadi penurunan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia pada Maret 2023. Laporan ini disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023.
Wanita yang akrab disapa Winny itu menyebut angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dalam 5 tahun terakhir. Ia membandingkan dengan data 2018 lalu, di mana kemiskinan ekstrem masih berada di level 3,6 persen.
"Pada Maret 2023 jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah 1 persen sebanyak 18 provinsi atau sekitar 53 persen dari total provinsi di Indonesia. Lalu, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem 1 persen-5 persen sebanyak 14 provinsi dan jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di atas 5 persen masih ada 2 provinsi," lapor Winny kepada Ma'ruf.
"Penggunaan estimasi kemiskinan ekstrem untuk 2 provinsi, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara perlu dengan kehati-hatian karena relative standard error (RSE) di atas 50 persen," wanti-wantinya kepada seluruh stakeholder terkait.
RSE atau kesalahan standar relatif adalah kesalahan standar yang dinyatakan sebagai sebagian kecil dari perkiraan. RSE biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase.
BPS merinci data rumah tangga kemiskinan ekstrem per Maret 2023, antara lain 11,26 persen dari kepala rumah tangga miskin ekstrem tidak bisa membaca menulis serta rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin ekstrem adalah 5,9 tahun.
Lalu, 70 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan rata-rata SD sederajat ke bawah, lapangan usaha mayoritas pertanian dengan proporsi 52 persen, dan rumah keluarga miskin ekstrem sekitar 12,68 persen berlantaikan tanah.
(skt/pta)