Singgung Luhut, Timnas Janji Tekan Biaya Logistik Jika Menang Pilpres

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyinggung Menko Marves Luhut Panjaitan saat berjanji akan menurunkan biaya logistik jika menang di Pilpres 2024.

Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN Wijayanto Samirin menyebut geliat bisnis di Indonesia sulit bersaing karena biaya logistiknya mahal. Hitungan ini didasarkan pada perbandingan biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Biaya logistik terhadap PDB sekarang ini 23 persen gross domestic product (GDP) kita terserap biaya logistik. Kita akan coba turunkan menjadi 16 persen-18 persen (terhadap PDB)," ucap Wijayanto dalam Bincang Hippindo di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Pak Luhut (Menko Marves Luhut) pernah bilang bahkan sekarang 27 persen (biaya logistik Indonesia). Itu dia kenapa bisnis kita sulit berdaya saing karena untuk mobilitas barang saja begitu mahal," sambungnya.

Selain bicara biaya logistik, Wijayanto menegaskan soal komitmen Anies-Muhaimin menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 itu mematok target di level 5,5 persen hingga 6,5 persen.

Ia sadar ada pasangan calon lain yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Namun, menurutnya angka yang ditetapkan Anies dan Muhaimin sudah tepat serta rasional.

"AMIN mempunyai target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen-6,5 persen. Ada yang mengatakan kurang optimis, ada yang lebih tinggi, tapi ini yang kami yakini ini bisa terwujud. Karena nanti kami yakin visi misi ini akan ditagih nanti," tegasnya.

Di lain sisi, Wijayanto menegaskan paslon nomor urut 1 itu juga akan meningkatkan tax ratio yang sekarang ada di level 10,4 persen. AMIN menetapkan target rasio pajak Indonesia akan diangkat ke posisi 13 persen-16 persen sampai 2029, bahkan diklaim tak akan mencederai dunia bisnis.

Ia juga menyinggung soal beban utang yang dipikul Indonesia sekarang. Menurutnya, utang negara saat ini sudah lampu kuning.

"Utang pemerintah kita sekarang ini sekitar 38 persen dari GDP, kita akan turunkan menjadi 30 persen. Banyak yang katakan 38 persen itu rendah karena negara lain lebih tinggi," ucap Wijayanto.

"Tapi yang kita takutkan debt to service ratio negara kita itu 40 persen, jadi 40 persen penerimaan negara digunakan untuk membayar utang dan pokok. Kalau di korporasi ini kan lampu kuning, jadi kita turunkan," tutupnya.

Terlepas dari janji-janji timses Anies-Muhaimin, Menko Marves Luhut memang pernah menyinggung soal biaya logistik Indonesia. Bahkan, Luhut sampai 'ngamuk' ke Bank Dunia soal laporan lembaga tersebut yang menyebut indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia anjlok dari 46 ke urutan 63 di 2023.

Luhut mengklaim sejak 2019 lalu pemerintah sudah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Menurutnya, perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9 persen ke sekitar 16 persen saja.

Ia menilai penurunan biaya hampir 8 persen itu merupakan angka yang cukup baik untuk Indonesia. Luhut mengatakan Indonesia bisa menghemat hingga triliunan rupiah dengan adanya transformasi ini.