ESDM Ingin Hati-hati Kaji Wacana Program Kompor Listrik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin hati-hati dalam mengkaji program kompor listrik yang rencananya akan menyasar kelompok orang kaya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Parada Hutajulu menegaskan pihaknya belum terpikir untuk menjamah kembali program kompor listrik. Ia ingin lebih fokus mengejar target pembagian 500 ribu rice cooker gratis.

Meski Luhut sudah memimpin rapat untuk menghidupkan kembali program kompor listrik, Jisman menyebut pihaknya masih perlu mengevaluasi uji coba yang pernah dilakukan di Bali beberapa waktu lalu.

"Iya, nanti kita, kemarin kan baru ada percontohan yang di Bali itu. Nanti kita evaluasi dulu lah seperti apa sih. Karena kalau kan kemarin itu ada kendalanya alat masaknya sendiri kan harus khusus. Gak boleh sembarangan, jadi ada pancinya gitu," kata Jisman usai Konferensi Pers ESDM di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Jadi, jangan sampai nanti kita berikan, tidak digunakan. Karena itu kan investasi, sudah habis uang ini (malah) gak tercapai," imbuhnya.

Terlepas dari itu, Jisman menegaskan pemerintah tidak perlu memberikan insentif jika program kompor listrik pada akhirnya akan menyasar orang kaya lebih dahulu.

Menurutnya, kelompok menengah ke atas harus punya kesadaran diri jika ingin menggunakan kompor listrik atau induksi tersebut.

"Ya silakan saja (orang kaya pakai kompor listrik). Kita hanya mengimbau saja, gak perlu lah kalau sudah menengah ke atas (mendapatkan insentif), emang harus diberikan dari negara? Kesadaran saja gitu loh. Dia (orang kaya) kan mungkin dengan menggunakan kompor induksi itu dia kan lebih bersih, cepat, dan praktis," tutupnya.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto sebelumnya mengatakan dirinya hadir langsung dalam rapat yang dipimpin Menko Marves Luhut. Pada rapat tersebut, DEN diminta memulai kembali proyek kompor induksi yang pada 2022 lalu ditargetkan untuk kelompok tidak mampu.

Kini, sasarannya diubah menjadi kalangan menengah ke atas. Djoko menyebut biaya pembagian kompor induksi sebesar Rp2 juta cukup mahal bagi masyarakat miskin.

"Kemarin Pak Luhut mimpin rapat, saya hadir untuk dimulai lagi kompor induksi. Jadi, kemarin yang sempat dihentikan coba dikaji lagi, dimulai lagi," klaim Djoko dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/1).

"Kalau dimulai dari masyarakat yang miskin, ya tidak akan mulai-mulai transisi, sampai sekarang angkanya rendah terus. Jadi, kompor induksi terus digalakkan, tidak diberhentikan, namun dimulai dari menengah ke atas," tandasnya.

Djoko menyebut pemerintah kini menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) untuk memulai sosialisasi kepada kelompok menengah atas.

[Gambas:Video CNN]