Lain dari Ronny, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan anggaran untuk program makan siang dan susu gratis jangan ambil dana dari anggaran belanja rutin, dan anggaran subsidi energi.
Bhima menyebut anggaran untuk program itu sebaiknya pakai cara kreatif. Cari itu bisa lewat dana dari hasil putusan pengadilan yang sudah inkrah hingga dana lelang aset BLBI, misalnya.
"Opsi lain dengan mengejar objek pajak baru misalnya penerapan wealth tax (pajak kekayaan) atau windfall profit tax untuk perusahaan yang bergerak di sektor komoditas primer," imbuh Bhima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, ia mengatakan kalau dipaksakan anggaran makan gratis per tahun Rp400 triliun bisa bahayakan APBN. Apalagi jika harus ditutup dengan pembiayaan utang baru.
Jika benar, tentu ini akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya beban bunga utang yang terlalu tinggi akan memicu tekanan pada sektor riil. Pasalnya, pembayaran bunga utang dan pokok utang akan ditutup oleh utang baru yang bunganya lebih tinggi.
Berikutnya, situasi ini juga menyebabkan crowding out effect yang mengganggu likuiditas sektor keuangan dan menyebabkan tekanan pada penyaluran kredit ke sektor riil.
"Jadi tim ekonomi Prabowo harus terus diingatkan untuk selalu hati hati terhadap risiko utang selama lima tahun ke depan," ucap Bhima.