PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR
CNN Indonesia
Rabu, 21 Feb 2024 07:14 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Pengamat menilai Presiden Jokowi masih memiliki sejumlah PR di sektor agraria jelang akhir masa kepemimpinannya. Ilustrasi. (ANTARA/Nova Wahyudi).
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).
Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).
Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perombakan posisi menteri ATR/BPN bukanlah hal baru. Dua tahun lalu, atau 2022 Jokowi juga mengganti menteri ATR/BPN saat itu, yakni Sofyan Djalil dengan Hadi.
Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.
Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.
Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.
Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.
Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.
Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.
Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.
Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).
"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).
KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.
Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.
Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.
Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.
Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.
Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.
Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.
"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.
Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.
"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.
Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.
Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.
"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.
Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.
"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
PR Redistribusi Lahan
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum SPI (Serikat Petani Indonesia) Henry Saragih. selain konflik agraria, ia menyoroti PR besar Jokowi di sektor agraria adalah redistribusi lahan.
Menurut Henry redistribusi tanah itu belum terpenuhi oleh Jokowi. Alhasil jumlah petani gurem pun masih tinggi.
Petani gurem didefinisikan sebagai rumah tangga pertanian yang mengusahakan lahan pertanian sempit, yakni kurang dari 0,5 hektare. Kebanyakan petani golongan ini rata-rata hanya memiliki lahan 0,2 hektare.
"Jumlah petani gurem semakin meningkat berdasarkan sensus 2023, yakni petani yang butuh tanah untuk kehidupan dan tanaman pangan," tutur Henry.
Berdasarkan buku Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani pengguna lahan pertanian di Indonesia sebanyak 27.799.280 petani, sedangkan jumlah petani gurem di Indonesia sebanyak 17.248.181 petani.
Artinya sekitar 62 persen pengguna lahan lahan pertanian adalah petani gurem.
Menurut Henry, banyaknya PR Jokowi itu terjadi karena sumber daya manusia di bidang agraria yang kurang mumpuni.
"Orangnya yang tidak tepat dan kemauan pemerintah, serta birokrasi di Kementerian ATR/BPN," kata dia.
Ia pun mengaku belum bisa banyak berkomentar terkait pemerintahan setelah Jokowi. Henry bisa bisa memproyeksi apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan agraria.
Namun, kata dia, yang pasti pihaknya akan tetap memperjuangkan tanah-tanah milik rakyat dari rampasan investor.
"Kami siap-siap untuk memperjuangkan tanah-tanah rakyat dari rampasan pihak pemodal yang mungkin semakin meningkat," ucapnya.
Segendang sepenarian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menuturkan masih cukup banyak masalah agraria yang perlu diselesaikan.
Masalah itu seperti, Reforma Agraria yang selama ini tak berjalan dengan baik dan merata, bagi-bagi sertifikat tanah yang tidak terlalu produktif secara ekonomi karena lahan yang dibagi-bagikan lokasinya di tengah hutan, sampai pada konflik agraria yang kian meningkat, terutama di lokasi proyek strategis nasional (PSN).
Namun, menurut Ronny, pengangkatan AHY tidak akan terkait dengan penyelesaian masalah agraria yang ada.
"Pengangkatan beliau (AHY) lebih kepada pertimbangan politik. Pengangkatan AHY adalah pertanda bahwa Jokowi mendapatkan gerbong politik pengganti atas gerbong yang hilang sebelum pemilihan, seperti Nasdem dan PKB," tutur Ronny.
Soal kompetensi, Ronny menilai AHY dan Hadi tak jauh berbeda. Sebab, keduanya sama-sama bukan berlatar hukum agraria atau bidang yang terkait dengan agraria.
Jadi, masuknya AHY tentu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan menteri baru yang akan melakukan terobosan di bidang agraria.
Pun dari sisi waktu tersisa untuk menjabat juga sangat pendek, hanya sampai Oktober 2024. Sekitar delapan bulan lagi.
Oleh karena itu, Ronny berpendapat AHY tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan waktu yang sangat pendek tersebut. Kecuali, menjalankan Kementerian ATR/BPN sebagai mestinya, agar tetap ada nahkodanya sampai masa pemerintahan Jokowi berakhir.
"Jadi selain pos tersebut tak diisi oleh right man in the right place, waktu yang dimiliki oleh AHY juga sangat singkat. Sehingga terlalu muluk jika kita berbicara tentang penyelesaian masalah-masalah agraria nasional di tangan beliau," ucap Ronny.
Intinya, lanjut Ronny, pergantian ini hanya seremoni politik saja sebagai tanda bergabungnya Partai Demokrat ke dalam gerbong politik Jokowi di masa akhir pemerintahannya.
Penunjukan AHY juga sebagai simbol bergabungnya partai demokrat ke dalam kekuatan politik baru Jokowi yang melatari pemerintahan yang baru nanti.
"Itu saja. Setidaknya bagi AHY, karena belum pernah menjadi menteri, beliau punya waktu delapan bulan untuk latihan jadi menteri sebelum menjabat pada posisi yang lebih baik nanti di pemerintahan baru. Sebut saja delapan bulan ke depan akan menjadi masa magang AHY," tutup Ronny.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).
Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).
Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perombakan posisi menteri ATR/BPN bukanlah hal baru. Dua tahun lalu, atau 2022 Jokowi juga mengganti menteri ATR/BPN saat itu, yakni Sofyan Djalil dengan Hadi.
Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.
Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.
Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.
Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.
Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.
Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.
Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.
Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).
"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).
KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.
Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.
Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.
Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.
Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.
Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.
Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.
"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.
Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.
"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.
Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.
Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.
"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.
Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.
"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
PR Redistribusi Lahan
Pengamat menilai Presiden Jokowi masih memiliki sejumlah PR di sektor agraria jelang akhir masa kepemimpinannya. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi).
PR Redistribusi Lahan
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum SPI (Serikat Petani Indonesia) Henry Saragih. selain konflik agraria, ia menyoroti PR besar Jokowi di sektor agraria adalah redistribusi lahan.
Menurut Henry redistribusi tanah itu belum terpenuhi oleh Jokowi. Alhasil jumlah petani gurem pun masih tinggi.
Petani gurem didefinisikan sebagai rumah tangga pertanian yang mengusahakan lahan pertanian sempit, yakni kurang dari 0,5 hektare. Kebanyakan petani golongan ini rata-rata hanya memiliki lahan 0,2 hektare.
"Jumlah petani gurem semakin meningkat berdasarkan sensus 2023, yakni petani yang butuh tanah untuk kehidupan dan tanaman pangan," tutur Henry.
Berdasarkan buku Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani pengguna lahan pertanian di Indonesia sebanyak 27.799.280 petani, sedangkan jumlah petani gurem di Indonesia sebanyak 17.248.181 petani.
Artinya sekitar 62 persen pengguna lahan lahan pertanian adalah petani gurem.
Menurut Henry, banyaknya PR Jokowi itu terjadi karena sumber daya manusia di bidang agraria yang kurang mumpuni.
"Orangnya yang tidak tepat dan kemauan pemerintah, serta birokrasi di Kementerian ATR/BPN," kata dia.
Ia pun mengaku belum bisa banyak berkomentar terkait pemerintahan setelah Jokowi. Henry bisa bisa memproyeksi apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan agraria.
Namun, kata dia, yang pasti pihaknya akan tetap memperjuangkan tanah-tanah milik rakyat dari rampasan investor.
"Kami siap-siap untuk memperjuangkan tanah-tanah rakyat dari rampasan pihak pemodal yang mungkin semakin meningkat," ucapnya.
Segendang sepenarian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menuturkan masih cukup banyak masalah agraria yang perlu diselesaikan.
Masalah itu seperti, Reforma Agraria yang selama ini tak berjalan dengan baik dan merata, bagi-bagi sertifikat tanah yang tidak terlalu produktif secara ekonomi karena lahan yang dibagi-bagikan lokasinya di tengah hutan, sampai pada konflik agraria yang kian meningkat, terutama di lokasi proyek strategis nasional (PSN).
Namun, menurut Ronny, pengangkatan AHY tidak akan terkait dengan penyelesaian masalah agraria yang ada.
"Pengangkatan beliau (AHY) lebih kepada pertimbangan politik. Pengangkatan AHY adalah pertanda bahwa Jokowi mendapatkan gerbong politik pengganti atas gerbong yang hilang sebelum pemilihan, seperti Nasdem dan PKB," tutur Ronny.
Soal kompetensi, Ronny menilai AHY dan Hadi tak jauh berbeda. Sebab, keduanya sama-sama bukan berlatar hukum agraria atau bidang yang terkait dengan agraria.
Jadi, masuknya AHY tentu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan menteri baru yang akan melakukan terobosan di bidang agraria.
Pun dari sisi waktu tersisa untuk menjabat juga sangat pendek, hanya sampai Oktober 2024. Sekitar delapan bulan lagi.
Oleh karena itu, Ronny berpendapat AHY tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan waktu yang sangat pendek tersebut. Kecuali, menjalankan Kementerian ATR/BPN sebagai mestinya, agar tetap ada nahkodanya sampai masa pemerintahan Jokowi berakhir.
"Jadi selain pos tersebut tak diisi oleh right man in the right place, waktu yang dimiliki oleh AHY juga sangat singkat. Sehingga terlalu muluk jika kita berbicara tentang penyelesaian masalah-masalah agraria nasional di tangan beliau," ucap Ronny.
Intinya, lanjut Ronny, pergantian ini hanya seremoni politik saja sebagai tanda bergabungnya Partai Demokrat ke dalam gerbong politik Jokowi di masa akhir pemerintahannya.
Penunjukan AHY juga sebagai simbol bergabungnya partai demokrat ke dalam kekuatan politik baru Jokowi yang melatari pemerintahan yang baru nanti.
"Itu saja. Setidaknya bagi AHY, karena belum pernah menjadi menteri, beliau punya waktu delapan bulan untuk latihan jadi menteri sebelum menjabat pada posisi yang lebih baik nanti di pemerintahan baru. Sebut saja delapan bulan ke depan akan menjadi masa magang AHY," tutup Ronny.
