Janji Prabowo Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu

Prabowo Subianto berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.

Janji ini tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang akan jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya, pemisahan itu akan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden.

Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kehadiran BPN ditargetkan bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

"Kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh presiden," ujar Gibran dalam debat pertama cawapres di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).

"Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa menjadi lebih luwes," imbuhnya.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Drajad Wibowo membenarkan pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu menjadi BPN itu akan dilaksanakan oleh Prabowo-Gibran, jika diputuskan menang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati, Drajad mengakui bahwa tidak serta BPN terbentuk di hari-hari pertama kepemimpinan Prabowo. Ia mengatakan perlu persiapan dan proses pra-transisi kelembagaan.

"Iya jadi (pisah DJP dan DJBC dari Kemenkeu). Pembentukan BPN itu menjadi salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran," ucap Drajad, dikutip dari detikcom.

"Memang tidak akan terwujud langsung pada hari-hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran karena peraturan perundang-undangannya kan harus disiapkan dengan matang. Mungkin perlu satu tahunan atau lebih sedikit," tambahnya.

Sementara itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memprediksi pembentukan BPN tidak akan jadi jika menteri keuangannya masih Sri Mulyani.

Itu juga yang menjadi penilaian Nailul bahwa Menkeu Sri Mulyani akan sulit untuk diajak bekerja sama di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

"Yang jelas, kalau menterinya SMI (Sri Mulyani Indrawati) atau Chatib Basri (menteri keuangan 2013-2014), Badan Penerimaan Negara tidak akan jadi. Kalau nama lain, berpeluang akan memaksakan pembentukan Badan Penerimaan Negara," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/2).

[Gambas:Video CNN]