Ada Makan Siang Prabowo di RAPBN 2025, Tancap Gas Tapi Tak Bijak

Namun, ia mengingatkan sampai hari ini program-program Prabowo belum benar-benar diakomodasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Meskipun program makan siang gratis ramai dibicarakan masuk RAPBN 2025, nyatanya Sri Mulyani belum memberikan kepastian fiskal atas itu.

Memang, kata Ronny, secara ideal pemenang Pilpres baru bisa sepenuhnya mengutak-atik anggaran negara pada APBN perubahan (APBN-P) 2025. Perombakan itu bisa dilakukan presiden terpilih sekitar pertengahan tahun depan.

Jika dicermati, idealnya penyusunan RAPBN 2025 ada di tangan pemerintahan hari ini. Tapi, secara faktual, anggaran tersebut nantinya justru akan dibelanjakan oleh pemerintahan yang baru. Pasalnya, per 20 Oktober 2024, presiden terpilih sudah resmi memimpin negeri ini.

Karena itulah, imbuh Ronny, diperlukan kompromi dan penyesuaian jika Jokowi memang mau mengakomodasi program-program Prabowo-Gibran. Dengan begitu, pemerintahan yang baru bisa bekerja lebih cepat tanpa harus menunggu APBNP di pertengahan tahun depan.

"Semuanya akan kembali ke Presiden Jokowi. Jika mau mengakomodasi tak apa-apa, tidak pun tidak apa-apa," ujarnya.

Kalaupun makan siang gratis masuk baru dimasukkan dalam APBN-P 2025 juga menurutnya tidak akan merepotkan penyusunan anggaran. Yang menyulitkan justru kalau anggaran untuk mengongkosi program andalan Prabowo-Gibran itu tak tersedia.

"Soal repot atau tidak, saya kira sama saja, mau diadakan di RAPBN atau APBN-P, sama saja, karena tergantung ada atau tidak anggarannya. Yang repot, kalau pemerintah dan DPR tak menemukan sumber dananya atau tak bersepakat soal sumber dananya. Nah, itu baru repot," sambungnya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) sendiri menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai APBN.

Secara total, makan siang gratis butuh duit Rp450 triliun per tahun jika dilaksanakan secara penuh, yakni menyasar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pembahasan program capres pada RAPBN 2025 tidak bijak.

Menurutnya, pembahasan spesifik program capres sebaiknya dilakukan usai ada pengumuman dari KPU. Keputusan KPU harus tetap dihormati meski suara Prabowo-Gibran memang unggul dari hasil hitung sementara.

"Ideal dan lebih bijak, diskusi mengenai program pemerintah baru dalam RAPBN 2025 masuk ke ruang publik setelah pengumuman resmi dari KPU," kata Yusuf.

Yusuf juga menilai presiden terpilih sebaiknya mengutak-atik anggaran lewat APBN-P di pertengahan tahun depan. Selain itu, realokasi anggaran pun bisa dilakukan.

"Selain dari proses APBN-P, sebenarnya pemerintah bisa melakukan dengan cara realokasi anggaran, seperti yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya," ucap Yusuf.

Ia juga mengatakan anggaran untuk program makan siang gratis tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu ada proses check and balance dalam meninjau program tersebut.

"Di lima tahun ke depan, proses politik dari APBN-P tiap tahunnya diharapkan bisa memastikan apakah program, output serta outcome dalam jangka pendek bisa berjalan dan terpantau," katanya.