Terawang Nasib Ekonomi RI di Bawah Prabowo-Gibran usai Menang Pilpres

Ronny pun berpendapat tentu pasangan Prabowo-Gibran bisa saja melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi yang sudah berjalan. Namun, Jokowi saja dianggap tidak terlalu berhasil secara ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan 7 persen yang dijanjikan Jokowi tak pernah tersentuh.

"Jadi jika sekadar meneruskan, maka Prabowo-Gibran harus puas dengan angka pertumbuhan 4 persen-5 persen saja, tak akan bisa mencapai 6 persen-7 persen," lanjutnya.

Tertahan di 5 Persen

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda pun berpendapat hal serupa. Ia merasa dengan strategi yang sama dengan Jokowi, seperti menggenjot infrastruktur dan pembangunan fisik secara masif, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di angka 5 persenan.

Ia melihat faktor investasi di bawah komando Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun belum bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi.

"Dengan komposisi menteri yang kemungkinan ada beberapa pos yang sama, saya rasa kemungkinan akan sama kebijakan yang diambil," kata Nailul.

Nailul mengatakan program kampanye Prabowo pun lebih menyasar ke cost yang sifatnya tidak menghasilkan efek ke pertumbuhan ekonomi, setidaknya dalam jangka pendek-menengah.

Contohnya, pembangunan infrastruktur dan hilirisasi. Ia merasa hilirisasi yang dilakukan saat ini efeknya relatif terbatas dengan keuntungan yang lebih mengejar ekspor barang setengah jadi dari nikel. Padahal seharusnya, kata dia, yang dibangun adalah industri mobil listrik secara keseluruhan, bukan hanya hilirisasi nikel ke barang setengah jadi.

"Jadi saya rasa pertumbuhan ekonomi masih mirip selama pemerintahannya Pak Jokowi, 5 persenan," tuturnya.

Terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bakal dilanjutkan Prabowo-Gibran, Nailul mengatakan sulit melihat investor global kakan yang masuk untuk berinvestasi di proyek tersebut.

Ia berpendapat APBN akan semakin berat jika kebijakan Jokowi dijalankan, ditambah program baru Prabowo-Gibran juga dilakukan. Ia meyakini program makan siang gratis dan kebijakan lainnya akan menguras APBN dan larinya akan ke utang negara.

"Jika kebijakan masih ugal-ugalan, saya rasa utang bisa naik 1,5 hingga 2 kali lipat di tahun 2029. Ini yang harus kita kawal," jelas Nailul.

Dari sisi program, menurutnya, efek dari program makan siang gratis dan program ambisius lainnya oleh pemerintah baru akan membuat celah fiskal akan semakin sempat. Pasalnya, Prabowo-Gibran butuh anggaran yang mungkin mencapai ratusan triliun, baik di tahun pertama hingga tahun kelima.

"Contohnya, dengan skema 'semua' menikmati makan siang gratis pemerintah ini, saya rasa keuangan kita enggak akan kuat menopang beban fiskal-nya. Alhasil, ada beberapa pilihan, yang pasti dan gampang dilakukan adalah mengurangi subsidi energi," jelasnya lebih lanjut.

Namun, kata dia, perlu diingat bahwa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan mencabut subsidi akan meningkatkan inflasi serta beban hidup masyarakat, termasuk masyarakat miskin akan meningkat. Otomatis, angka kemiskinan juga akan meningkat.

Hal tersebut, lanjutnya, tidak sebanding dengan efek makan sang yang nyatanya juga bisa salah sasaran. Nailul pun memprediksi program makan siang gratis untuk 100 persen ibu hamil, siswa, dan santri Indonesia tidak akan berhasil hingga 2029.

"Paling mentok menyasar 51 persen dari target di tahun 2029. Beban APBN kita terlampau besar jika dipaksakan untuk 100 persen target penerima," imbuhnya.