Otak-atik Rencana Kerja Jokowi Demi Muat Makan Siang Gratis Prabowo

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai pemerintah belum akan memangkas pos anggaran program lain demi makan siang gratis di 2025.

Pasalnya, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) masih dibuat oleh rezim Jokowi. Menurut Ronny, RAPBN bakal memprioritaskan program-program utama Jokowi dulu, baru pemerintahan yang baru.

"Dengan kata lain, dananya akan diambil dari ruang fiskal yang tersisa, setelah program-program utama Jokowi diakomodasi," ucapnya.

Ia memprediksi pemerintah keputusan memasukkan program makan siang gratis akan tergantung kepada kemampuan fiskal negara. Kalaupun diakomodasi, skala dan targetnya terbatas sehingga tidak membutuhkan anggaran jumbo seperti yang digembar-gemborkan.

Menurutnya, pemerintah masih akan mampu mengakomodasi program tersebut dengan angka kisaran Rp20 triliun hingga Rp60 triliun di 2025, tanpa mengganti program yang sudah ada.

Ronny menyebut angka sebesar itu masih bisa diambil dari kenaikan penerimaan negara, terutama pajak, yang rerata sekitar 8 persen per tahun (5 persen pertumbuhan plus 3 persen inflasi). Jadi, dengan mempertahankan anggaran lama, maka akan ada selisih anggaran dari kenaikan alami penerimaan negara.

"Namun jika lebih dari itu, saya kira pemerintah akan kesulitan menemukan sumbernya, kecuali menambah penerbitan surat utang dan meningkatkan defisit anggaran," imbuhnya.

Ekonom Celios Nailul Huda berpendapat makan siang gratis memungkinkan untuk masuk dalam kategori bantuan sosial (bansos) karena sudah ada Undang-undangnya.

"Paling masuk akal masuk dalam program bansos dengan nomenklatur bansos nontunai," katanya.

Dengan masuknya program bansos non tunai makan siang gratis, maka yang bisa dikorbankan adalah bansos nontunai yang saat ini masih ada. Adapun bansos nontunai itu seperti bansos pangan ataupun bansos El Nino.

Nailul mengatakan pemerintah bisa mengorbankan dua bansos tersebut. Peluang lain, mengurangi subsidi BBM seperti yang dilakukan Jokowi awal menjabat.

"Tapi penolakan akan besar jika subsidi BBM dicabut. Potensi chaos sangat besar," ujarnya.