Setumpuk PR Pemerintah Jika Ingin Gen Z di RI Bebas Pengangguran

Akselerasi Investasi

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyebut hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengakselerasi investasi agar semakin banyak lapangan kerja yang tersedia.

Secara umum, kata dia, artinya pemerintah harus mendorong agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi lagi, di mana konsumsi rumah tangga meningkat, belanja pembangunan pemerintah lebih besar, juga ekspor lebih tinggi.

"Sehingga peluang investasi baru semakin besar, lalu mendorong terciptanya lapangan kerja baru," ujarnya.

Di samping itu, Ronny menilai pemerintah juga harus mendorong investasi baru di sektor-sektor sesuai dengan passion dan skill kekinian yang dimiliki anak muda, seperti sektor ekonomi digital, ekonomi kreatif, pariwisata dan sejenisnya.

Kemudian, menurut dia, pemerintah perlu memperbesar anggaran negara untuk program-program pelatihan kerja dan peningkatan skill anak muda di luar sistem pendidikan yang sudah ada. Program-program itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di satu sisi, sekaligus didesain untuk menciptakan entrepreneur baru di sisi lain.

Sama dengan Yusuf, Ronny pun menilai program Kartu Prakerja tak berjalan sebagaimana semestinya. Kata dia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya Gen Z yang menganggur, padahal sudah puluhan triliun dana yang digelontorkan.

"Karena itu program itu harus diaudit dan dievaluasi, lalu diredesain agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di satu sisi dan kebutuhan anak muda di sisi lain," jelasnya lebih lanjut.

Jika upaya ini tak kunjung terlaksana, ia berpendapat bahaya terbesarnya adalah Indonesia emas gagal diraih. Sebab, angkatan kerja produktif justru banyak yang menjadi pengangguran dan membebani perekonomian negara.

"Semakin banyak pengangguran, semakin tidak produktif perekonomian sebuah negara, dan semakin sulit pertumbuhan ekonomi tinggi diraih," kata Ronny.

"Imbasnya bisa kemana-mana, mulai dari pelemahan konsumsi rumah tangga, rendahnya permintaan atas perumahan, sampai pada meningkatnya angka kriminalitas," sambung dia.

Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan upaya mengatasi pengangguran yang perlu dilakukan pemerintah adalah melalui perluasan kesempatan kerja.

Menurutnya, Undang-Undang CIpta Kerja (UU Ciptaker) memang dimaksudkan untuk mendorong investasi dalam negeri, terutama usaha-usaha kecil. Namun, sampai sekarang ini dinilai belum nampak hasilnya.

"Pemerintah perlu cepat menganalisa penyebabnya," ujar Payaman.

Sampai 5-10 tahun ke depan, ia menilai perekonomian Indonesia masih didominasi sektor informal. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengutamakan untuk mendorong usaha-usaha mikro dan kecil, termasuk untuk menyerap penganggur Gen Z, yang kebetulan sebagian besar berpendidikan rendah.

Untuk itu, kata Payaman, Gen Z perlu dilatih dan dibekali dengan kemampuan dan sikap kewirausahaan serta memanfaatkan teknologi digital.

"Pemerintah perlu segera ambil tindakan karena angkatan kerja terus bertambah dari Gen Milenial dan Gen X," tuturnya.