Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025 pada Kamis (6/6).
APBN ini dirancang seiring dengan transisi pemerintahan Presiden Jokowi kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Lihat Juga : |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Persetujuan itu disepakati pada rapat dengar pendapat Komisi XI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar.
"Disepakati?" ucap Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir, Kamis (6/6/2024).
Pertanyaan itu pun lantas dijawab peserta rapat. "Setuju."
Adapun rincian asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025 adalah sebagai berikut.
- Pertumbuhan ekonomi: 5,1 persen-5,5 persen (yoy)
- Inflasi: 1,5 persen-3,5 persen (yoy)
- Nilai Tukar Rupiah: Rp15.300 - Rp15.900 per US$1
- Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,9 persen-7,2 persen
Target Pembangunan RAPBN 2025
- Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,5 persen-5 persen
- Tingkat Kemiskinan: 7 persen-8 persen
- Kemiskinan Ekstrem: 0 persen
- Gini Rasio (Indeks): 0,379-0,382
- Indeks Modal Manusia (Indeks): 0,56
Indikator Pembangunan
- Nilai Tukar Petani (Indeks): 115-120
- Nilai Tukar Nelayan (Indeks): 105-108.