Sri Mulyani soal Family Office: Ada yang Sukses, Ada yang Gagal

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal rencana pembentukan family office di Tanah Air. Menurutnya, ada negara yang berhasil membentuk family office tetapi ada juga yang gagal.

Karena itu, Indonesia katanya bakal belajar dari negara-negara tersebut.

"Dari sisi desain, rancangan dari keberadaan family office itu akan seperti apa, kita akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat dari family office yang ada di berbagai negara. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses, jadi kita belajar dari situ," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Senin (22/7).

Ia mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian insentif kepada investor yang membangun family office di Tanah Air. Indonesia katanya sudah memiliki banyak pelajaran seperti tax holiday dan tax allowance seperti yang saat ini diberikan untuk investor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia pun mengatakan pemerintah akan menyesuaikan pemberian insentif untuk family office sesuai dengan peraturan yang ada seperti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

"Jadi nanti kita akan lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan family office bakal dibentuk paling lambat Oktober atau sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Ia mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi pembentukan family office.

"Saya kira itu masih teknis, tapi harus selesai sebelum Oktober ini," katanya.

Luhut juga mengatakan telah berkomunikasi dengan Sri Mulyani terkait rencana pemberian insentif pajak bagi orang kaya asing yang akan menaruh uangnya di family office.

Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Yakni uang yang ditaruh di family office harus diinvestasikan.

Saat ini, pemerintah katanya masih membahas jumlah minimal uang yang dimasukkan dalam family office dan berapa banyak yang harus diinvestasikan.

Kemudian, berapa jumlah pekerja yang akan menjalankan family office.

Di lain sisi, Luhut menanggapi kekhawatiran family office bisa menjadi sarang pencucian uang. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF Faisal Basri.

Luhut mengatakan pemerintah akan menyiapkan aturan agar hal itu tak terjadi.

"Kan ada aturannya. Ada mekanisme yang sedang kita susun. Kita belajar pada negara-negara lain yang sudah sukses (membentuk family office)," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]