Mengintip Nasib IKN di Era Prabowo, Cerah dan Bakal Lanjutkah?

Senada, Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi mengatakan Prabowo kemungkinan akan terus melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, kelanjutan akan dilakukan dengan beberapa penyesuaian karena ancaman defisit pada 2025 kemungkinan lebih tinggi.

"Meskipun pembangunan IKN direncanakan sebagai investasi jangka panjang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan pendanaan untuk program sosial dan infrastruktur mendesak saat ini bisa mengarah pada penundaan proyek," katanya.

Media mengatakan sebenarnya kalau IKN tidak dilanjutkan risiko menurunnya kekhawatiran investor tidak besar karena hingga saat ini minat investasi asing langsung ke proyek itu masih sangat minim.

Penundaan proyek IKN katanya bisa menjadi opsi karena dapat memberikan waktu untuk menyesuaikan anggaran dan prioritas.

"Selain itu, penundaan dapat membantu mengurangi beban fiskal jangka pendek dengan menghindari pengeluaran besar-besaran yang tidak terduga, dan memungkinkan pemulihan ekonomi dengan mengalihkan dana ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan perhatian segera," katanya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan karena IKN adalah proyek politik, maka keberlanjutannya di era Prabowo akan tergantung kepada keinginan politik Prabowo sebagai penerus Jokowi.

Perkara anggaran, ia mengatakan akan selalu ada celah untuk mendapatkannya selama ada political will dari Prabowo.

"Selama ini memang begitu logikanya. Political will adalah penentu alokasi anggaran. Lihat saja Makan Siang Gratis, Kartu Prakerja, dan terakhir soal IKN, political will adalah penentunya. Sehingga akan ada saja celah fiskal untuk menutupnya jika ada political will dari penguasa," katanya.

Ronnya mengatakan secara fiskal, tahun ini dan tahun depan belum bisa dijadikan patokan apakah Prabowo akan melanjutkan IKN atau tidak. Pasalnya, APBN dan RAPBN 2025 masih dibuat oleh pemerintah Jokowi.

Kelanjutan dan niat Prabowo melanjutkan IKN katanya, baru bisa dilihat pada APBN-P (perubahan) dan RAPBN 2026. Di situ akan terlihat alokasi anggaran untuk IKN dari Prabowo.

Jika alokasi anggaran IKN kecil, itu menunjukkan Prabowo enggan melanjutkan IKN. Sementara itu kalau besar, itu berarti Prabowo punya komitmen melanjutkan IKN.

"Kalau tidak dilanjutkan, maka secara legal harus ada yang menggantikan UU IKN. Nah, jika Prabowo menginginkan itu, beliau memiliki modal politik untuk merubah UU tersebut, karena kekuatan koalisi pendukungnya cukup besar di DPR/MPR," katanya.

Lalu secara fiskal, APBN katanya akan terbebas dari beban pembiayaan IKN untuk tahun-tahun selanjutnya, di mana anggarannya bisa dialihkan untuk yang lain. Sementara pembangunan IKN bisa dialihkan ke daerah dan dijadikan kota baru atau ibukota baru provinsi.

Perkara persepsi investor, Ronny menilai tak ada masalah karena tak banyak investor yang terlibat di IKN alias hanya investor-investor yang selama ini bisa ditekan oleh pemerintah untuk berinvestasi di sana. Paling banter, katanya, para investor lain akan jauh lebih hati-hati lagi untuk terlibat dengan proyek pemerintah ke depannya.

"Sementara itu, soal kredibilitas Indonesia, hemat saya, juga tak akan terlalu terganggu. Jika tak dilanjutkan, karena itu lebih identik dengan proyek personal Jokowi, maka kredibilitas dan reputasi Jokowi yang akan semakin hancur, termasuk anak dan menantunya," katanya.

Ronny mengatakan jika IKN ingin terus dilanjutkan, maka keterlibatan APBN sangat krusial. Pasalnya, IKN dibangun dari nol alias out of nothing. Sementara perkembangan masih sangat minimal sampai hari ini, di mana bentuknya saja belum jelas. Sehingga masih membutuhkan dukungan fiskal APBN sampai arah dan bentuknya jelas.

"Jika sudah di tahap itu, maka baru pemerintah bisa berharap investor akan banyak yang 'jump in' ke IKN. Sementara untuk mencapai level layak investasi tersebut, keterlibatan investor masih akan terbatas, hanya satu dua saja. Itupun harus dengan berbagai jaminan, insentif, dan berbagai kemudahan lainya," katanya.