Fakta-fakta Anggaran IKN hingga Makan Gratis di Tahun Pertama Prabowo

3. Anggaran titipan Khusus Prabowo ke Sri Mulyani

Sri Mulyani mengalokasikan anggaran Rp20,3 triliun khusus untuk merevitalisasi atau memperbaiki sekolah yang sudah usang dan rusak. Hal ini sesuai dengan permintaan langsung Prabowo.

"Bapak Presiden terpilih meminta supaya revitalisasi sekolah ditekankan. Kami mengalokasikan Rp20,3 triliun untuk kualitas pendidikan, terutama pada bangunan, karena begitu banyak bangunan rusak berat, menengah, sedang," jelasnya.

Secara rinci, anggaran itu akan digunakan untuk penuntasan perbaikan ruang kelas/sekolah rusak, serta penugasan kepada Kementerian PUPR untuk menjaga kualitas pelaksanaan revitalisasi sekolah.

4. Anggaran ketahanan pangan

Pada 2025, pemerintah menetapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp124,4 triliun. Anggaran ini akan diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Lihat Juga : Alasan Sri Mulyani Tak Rinci Anggaran IKN hingga Makan Gratis Prabowo

5. Anggaran pendidikan

RAPBN 2025 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp722,6 triliun. Termasuk juga di dalamnya anggaran makan siang bergizi gratis sebesar Rp71 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

Selain itu juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

6. Anggaran perlindungan sosial

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun pada RAPBN 2025. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, seperti pemberian bansos.

7. Anggaran kesehatan

Anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp197,8 triliun di RAPBN 2025. Sesuai dengan UU, mandatori porsi dana untuk kesehatan mencapai 5,5 persen dari belanja negara.

Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.