Anggaran belanja kementerian/ lembaga (K/L) dalam RAPBN 2025 naik dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun. Kenaikan disebabkan empat program Quick Win presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Belanja negara kalau usulan dari Quick Win presiden terpilih, pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau naik Rp117,87 triliun," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan badan anggaran DPR, Rabu (4/9).
Program Prabowo itu adalah makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun.Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian pemeriksaan kesehatan dengan alokasi anggaran Rp3,2 triliun dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran Rp1,8 triliun. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.
Kemudian program renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun. Program ini akan dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.
Selanjutnya program lumbung pangan dengan anggaran Rp15 triliun yang akan dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.
"Ini (Rp15 triliun) nanti akan dialokasikan Rp7,5 triliun untuk Kementerian PUPR dan Rp7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian," katanya.
Sementara itu, belanja non K/L turun dari Rp1.716 triliun ke Rp1.606 triliun. Belanja non K/L terdiri atas subsidi energi yang turun dari Rp204,5 triliun menjadi Rp203,4 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan penurunan alokasi subsidi BBM disebabkan oleh turunnya nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 dari Rp16.100 ke Rp16 ribu per dolar AS.
"Total subsidi energi kesepakatan di panja A adalah Rp203,4 triliun, turun Rp1,1 triliun dari yang kami usulkan dalam RAPBN 2025. Ini lebih karena kursnya Rp16.100 menjadi Rp16 ribu," katanya.
Kemudian kompensasi BBM dan listrik yang naik dari Rp189,8 triliun menjadi Rp190,9 triliun; cadangan belanja negara turun dari Rp96,88 triliun menjadi Rp68,49 triliun, cadangan anggaran pendidikan turun dari Rp107,8 triliun ke Rp41,01 triliun; dan cadangan transfer ke daerah (TKD) turun dari Rp82,6 triliun ke Rp68,22 triliun.