Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut cara terbaik pelaksanaan pembatasan pembelian BBM subsidi agar tak memukul daya beli konsumen adalah dengan sinkronisasi identitas kendaraan dengan cc di atas 2.000 cc.
Menurutnya, itu merupakan teknologi pengawasan yang jauh lebih efektif.
"Kalaupun ada pemalsuan plat nomor mobil misalnya sanksi harus tegas," tutur Bhima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut untuk pengendara roda dua masih sangat sensitif karena kelas menengah faktanya rentan membutuhkan Pertalite. Maka, Bhima menyarankan pembatasan bisa dilakukan bertahap.
Untuk tahap awal, pembatasan mungkin bisa dilakukan pada mobil dulu. Sementara untuk pengguna motor, pembatasan tak langsung dilakukan.
Bhima menambahkan sinkronisasi data juga menjadi hal penting. Menurutnya, selama ini data penerima bantuan di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan pemilik kendaraan bermotor belum sinkron.
"Kan enggak perlu cari data baru, cukup Pertamina minta ke Kemensos (Kementerian Sosial) untuk pencocokan data," kata Bhima.
"Kemudian soal sosialisasi dan persiapan teknis sebaiknya dilakukan pilot project minimum 3 bulan di beberapa wilayah Jawa dan luar Jawa," imbuhnya.