Deflasi 5 Bulan Beruntun Hantam RI, Pertanda Bahaya Apa Ini?

Achmad mengatakan berbagai kebijakan yang diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat, seperti bantuan sosial, subsidi, atau stimulus ekonomi, tampaknya belum sepenuhnya efektif menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Sebaliknya, kebijakan tersebut malah terlihat lebih menguntungkan segelintir kelompok yang sudah mapan secara finansial.

Untuk mengatasi masalah ini, ia menyarankan sejumlah langkah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertama, memperkuat kebijakan redistribusi ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah bisa mengambil langkah untuk memperbaiki sistem perpajakan dengan memastikan kelompok berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan negara.

Kedua, memberikan akses modal bagi masyarakat kecil dan menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif sangat diperlukan.

"Langkah-langkah ini akan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perekonomian," katanya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan deflasi mengindikasikan dua hal. Pertama, penurunan permintaan akibat dari penurunan konsumsi dari kelas menengah.

Sebagaimana data yang telah diumumkan BPS beberapa waktu lalu, jumlah kelas menengah memang menurun akibat berbagai tekanan biaya hidup yang mereka alami, sehingga menekan tingkat konsumsi tumah tangga. Lalu, berimbas kepada stagnasi harga-harga bahkan sebagian malah menurun tipis.

Kedua, pasokan barang-barang kebutuhan pokok yang cukup stabil, terutama setelah impor beberapa komoditas pokok mulai masuk ke pasaran. Hal ini sesuai dengan alasan pemerintah selama ini terkait deflasi.

"Sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang berarti sejak beberapa bulan lalu, yakni sejak Indonesia mulai mengalami deflasi," katanya.

Ia mengingatkan yang perlu diwaspadai dari deflasi adalah bagaimana pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi yang akan cukup besar. Pasalnya, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB sangat lah besar, bahkan lebih dari 50 persen.

Sehingga untuk bertahan di pertumbuhan ekonomi lima persen, pemerintah harus menambalnya dari sisi lain, terutama dari sisi peningkatan belanja pemerintah, baik untuk belanja produktif maupun belanja sosial kesejahteraan.

Ronny mengatakan yang pertama harus dilakukan pemerintah ke depannya adalah menjaga agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan, sehingga tingkat konsumsi tidak turun drastis secara berkelanjutan pada bulan-bulan mendatang. Bentuknya bisa berupa bantuan sosial seperti komoditas pokok bersubsidi untuk kelas bawah, bantuan tunai langsung, dan sejenisnya.

Langkah lainnya, mengakselerasi investasi agar lapangan pekerjaan semakin luas.

"Logikanya, semakin banyak orang bekerja, semakin banyak yang berpendapatan, dan akan semakin banyak yang membelanjakannya untuk konsumsi dan sejenisnya," katanya.