ANALISIS

Dilema 'Gemuk' Honorer Daerah: Desentralisasi vs Beban Keuangan

Sakti Darma Abhiyoso | CNN Indonesia
Kamis, 03 Okt 2024 07:55 WIB
Pemerintah diminta mambatasi honorer di pemda karena banyak titipan pejabat. Di sisi lain, intervensi pusat dianggap mencoreng desentralisasi.
Pemerintah diminta mambatasi honorer di pemda karena banyak titipan pejabat. Di sisi lain, intervensi pusat dianggap mencoreng desentralisasi. (Foto: CNN Indonesia/Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia --

Carut marut honorer di Indonesia tampaknya belum bakal menemukan solusi konkret dalam waktu dekat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sejatinya tengah menata tenaga honorer di Indonesia.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas membuka pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) per 1 Oktober 2024, di mana 100 persen kuotanya untuk honorer.

"Seleksi PPPK 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah," kata Anas dalam keterangan resmi, Rabu (2/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anas mengatakan ada 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia pada 2023 lalu. Ia berharap seluruhnya bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini dengan status PPPK.

Namun, ia menyebut pemerintah daerah (pemda) justru tak memaksimalkan pembukaan 1,7 formasi PPPK di 2024. Anas mencatat kuota tersebut cuma terserap 1,2 juta formasi, di mana sejumlah pemda ada yang tak mengusulkan karena terbentur masalah anggaran.

Menpan RB Anas juga punya kekhawatiran lain. Ia was-was para kepala daerah dan anggota DPRD yang baru mengangkat honorer titipan usai Pilkada 2024.

"Ada masalah baru, jangan-jangan habis Pilkada (2024) naik lagi honorer ini. Betul ndak? Habis pilkada ini, pejabat baru, pejabat politik baru nambah. Maka konsistensi (penataan honorer) menjadi penting, kita kunci di rancangan peraturan pemerintah (rpp)," ucap Anas dalam SAKIP Award 2024.

"Kita kunci di situ (RPP Manajemen ASN). Sedang kita siapkan bagaimana bupati-bupati yang baru terpilih sama pimpinan dewan yang baru terpilih, ini biasanya mengangkat honorer untuk kepentingan beliau. Kita atur ini, tapi sepanjang jabatan itu yang terbatas, apakah 2 orang, 3 orang (honorer) nanti akan ada aturannya," tuturnya.

Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menegaskan kekhawatiran Menpan RB Anas valid. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah membuat solusi yang jelas.

Achmad menilai negara harus mengatur batasan pengangkatan honorer. Ia menyarankan pemerintah membatasi jumlah honorer yang bisa diangkat pejabat baru berdasarkan kebutuhan nyata, bukan demi kepentingan politik semata.

"Mungkin ada pengecualian bagi daerah yang benar-benar kekurangan tenaga, tetapi pengangkatan honorer sebaiknya lebih berbasis pada analisis kebutuhan tenaga kerja daripada politik," katanya kepada CNNIndonesia.com.

"Secara ideal, jika formasi PPPK dan ASN sudah mencukupi, pengangkatan honorer baru seharusnya dibatasi secara ketat. Bahkan, tidak diizinkan sama sekali," saran Achmad.

Ia menyoroti keberadaan tenaga honorer yang jumlahnya terus bertambah. Parahnya, pengangkatan dilakukan tanpa mekanisme seleksi yang ketat sehingga anggaran pemda bengkak.

Achmad mencatat rata-rata belanja pegawai di sejumlah pemda sudah melampaui batas ideal, yakni lebih dari 30 persen total anggaran. Bahkan, proporsi belanja pegawai di beberapa daerah bisa mencapai 40 persen-50 persen.

"Penting untuk dipahami bahwa anggaran pemda yang terlalu terkuras untuk membayar gaji pegawai, termasuk tenaga honorer, akan menyebabkan stagnasi pada sektor-sektor pembangunan yang krusial, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan," wanti-wanti Achmad.

"Kemampuan anggaran pemda juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menambah pegawai. Setiap pemda memiliki kapasitas anggaran yang berbeda, tergantung pada penerimaan daerahnya. Jika anggaran sudah terbatas, memaksa menambah tenaga honorer hanya akan menambah beban keuangan tanpa meningkatkan kinerja secara signifikan," imbuhnya.

Intervensi Honorer Coreng Asas Desentralisasi

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER