Anak Buah Sri Mulyani Buka Suara soal Tuntutan Gaji Hakim Naik

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait tuntutan kenaikan gaji hakim yang disampaikan oleh Solidaritas Hakim Indonesia (HKI).

Pasalnya, gaji dan tunjangan hakim belum disesuaikan lagi sejak 2012.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan usulan kenaikan gaji untuk para hakim tersebut sudah dibahas oleh kementerian/lembaga terkait dan tinggal persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun pembahasan dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), dan Kementerian Keuangan.

"Hasilnya sudah disampaikan kepada presiden dalam bentuk RPerpres (rancangan peraturan presiden). Apakah disetujui atau ada arahan lain dari presiden, kita tunggu ya," ujar Isa kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/10).

Sebelumnya, para hakim mengancam melakukan aksi cuti massal untuk menuntut perbaikan penghasilan. Rencananya dilakukan mulai hari ini, 7 sampai 11 Oktober 2024.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan gerakan tersebut sebagai bentuk protes damai untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa kesejahteraan hakim adalah isu yang sangat mendesak.

"Gerakan cuti bersama hakim se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024," kata Fauzan dalam keterangan, Jumat (27/9).

Fauzan menganggap ketidakmampuan pemerintah untuk menyesuaikan penghasilan hakim tersebut sebagai sebuah kemunduran dan berpotensi mengancam integritas lembaga peradilan.

Tanpa kesejahteraan yang memadai, hakim menurutnya rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Apalagi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 23P/HUM/2018 yang secara tegas mengamanatkan perlunya peninjauan ulang pengaturan penggajian hakim.

Dengan demikian, pengaturan penggajian hakim yang diatur dalam PP Nomor 94 tahun 2012 saat ini menurut Fauzan sudah tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

"Oleh karena itu, revisi terhadap PP 94/2012 untuk menyesuaikan penghasilan hakim menjadi sangat penting dan mendesak," kata dia.

[Gambas:Video CNN]