Bersih-bersih BUMN : Perbaikan Asabri, Asa Baru Nasabah Jiwasraya

Untuk TASPEN; dugaan korupsi berkaitan dengan kegiatan investasi fiktif tahun anggaran 2019 yang masih diusut KPK.

Untuk Askrindo, dugaan korupsi berkaitan dengan proses penerbitan jaminan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) PT Kalimantan Sumber Energi pada PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) tahun 2018 sampai 2021.

Sementara untuk Jasindo, dugaan korupsi berkaitan dengan dugaan korupsi pembayaran komisi agen dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) kepada PT Mitra Bina Selaras tahun 2017-2020.

Untuk TASPEN bersih-bersih dilakukan Kementerian BUMN dengan langsung mencopot Antonius Kosasih dari jabatannya sebagai direktur utama perusahaan pada 8 Maret 2024.

Sementara itu dari sisi internal sendiri, TASPEN melakukan bersih-bersih dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) berdasarkan prinsip transparansi (Transparency), akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), kemandirian (Independency), dan kewajaran (Fairness).

Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang didapat TASPEN dari Komisi Informasi Pusat sejak 2019 sebagai Badan Informatif, Most Consistent Keterbukaan Informasi Publik pada Kompetisi BUMN Corporate Communication and Sutainabilty Summit (BCOMSS) oleh Kementerian BUMN, Trusted Company untuk keempat kalinya dalam ajang Indonesia Good Corporate Governance Award sejak 2020 hingga 2024.

"Itu sesuai arahan Menteri BUMN untuk pengelolaan BUMN yang bersih, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Corporate Secretary TASPEN Henra beberapa waktu lalu.

TASPEN berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap langkah bisnisnya. Komitmen ini diwujudkan dengan berbagai upaya, di antaranya menggelar TASPEN GRC Insight Forum (TGIF) 2024 untuk menginternalisasi nilai-nilai GRC dalam lingkungan perusahaan yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi TASPEN, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI, R. Narendra Jatna serta pimpinan dari tiap-tiap BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun. Seluruh Kepala Unit Kerja TASPEN dari seluruh Indonesia dan mitra bisnis TASPEN juga turut berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar di Hotel Tentrem, Tangerang (19/09) serta melakukan pelatihan dan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan, ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.

Untuk Askrindo, Direktur Utama Fankar Usman mengatakan bersih-bersih dilakukan perusahaannya dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui penerapan ISO 37001:2016.

Menurutnya, ini adalah Standar Internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam membangun, mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan program anti-penyuapan. Standar ini mencakup berbagai aspek penting, seperti kebijakan anti-penyuapan, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pelatihan dan kesadaran serta monitoring dan review.

Dengan menerapkan ISO 37001:2016, organisasi dapat mendeteksi dan mencegah tindakan penyuapan yang dapat merusak reputasi dan integritas perusahaan.

"Dengan adanya refreshment ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh karyawan PT Askrindo memiliki pengetahuan yang memadai dan budaya yang baik serta siap menerapkan sistem manajemen anti-penyuapan dalam setiap aktivitasnya," ujar Fankar.

Sementara di tubuh Jasindo, bersih-bersih dimulai saat perusahaan menjadi bagian dari Indonesia Financial Group (IFG) pada 2020 dengan semangat untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan melalui audit yang ketat.

Jasindo mendorong upaya tersebut dengan melakukan perbaikan terhadap praktik bisnis dan underwriting yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan dan secara aktif melakukan pelaporan kepada pihak berwenang saat ditemukan adanya penyimpangan seperti kasus agen PT Mitra Bina Selaras.

Seperti diketahui, pada periode tahun 2020-2021 perusahaan sempat terpuruk dengan RBC di bawah ketentuan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK), hal ini akibat dari portofolio perusahaan yang keluar dari core competence yaitu lini bisnis Asuransi Kredit, tanpa mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi.

Sebagai langkah perbaikan saat memasuki 2022, perusahaan melakukan transformasi baik pada lini operasional bisnis maupun pendukung. Transformasi ini dilakukan agar perusahaan kedepan dapat menerapkan bisnis yang lebih sustain, transparan dan bertanggung jawab.

Pada 2022 dan 2023 menjadi tahun di mana Jasindo fokus untuk bangkit dengan melaksanakan penyehatan keuangan dan perbaikan fundamental di berbagai lini, seperti perbaikan model bisnis dan memperkuat tata kelola perusahaan melalui penerapan Governance, Risk, dan Compliance.

Direktur Utama Asuransi Jasindo, Andy Samuel menyampaikan bahwa melalui penerapan Governance, Risk, dan Compliance, Jasindo menerapkan best practice yang mengedepankan tata kelola yang baik, proses bisnis yang prudent, fundamental yang kuat, dan mampu sustain, serta sebagai bentuk transformasi dari praktik bisnis masa lalu

"Kami optimistis dengan mengedepankan tata kelola yang baik dan menjalin kerjasama strategis dengan nasabah melalui risk management partnership, kinerja positif Jasindo pasca transformasi dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang," katanya.

Sebagaimana diketahui, setelah kembali sehat Jasindo berhasil mencatatkan kinerja positif dengan hasil underwriting perusahaan yang melesat 44,30 persen (yoy) menjadi Rp 420,50 miliar pada tahun 2023. Sementara perolehan premi bruto masih bergerak naik sebesar 2,43 persen (yoy) menjadi Rp 3,17 triliun. Lalu RBC Jasindo yang pada tahun 2021 berada di angka minus 84,85 persen, kembali positif di tahun 2022 dengan angka 149,53 persen dan berangsur naik di tahun 2023 menjadi 159,10 persen.

Ekonom Indef Eko Listyanto mengakui perbaikan yang dilakukan terhadap BUMN belakangan ini memang membuahkan hasil. Termasuk dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja operasional BUMN.

"Ini menggambarkan upaya pengawasan BUMN ini berhasil dan membuahkan hasil positif," katanya.

Meski demikian, Eko mengatakan hasil itu tidak boleh langsung membuat BUMN berpuas diri. Mereka harus tetap terus berbenah, memperbaiki dengan membenahi sistem.

"Kondisi akuntabilitas di BUMN yang banyak tentu beragam, ada yang sudah menerapkan tata kelola dan akuntabilitas secara baik, namun masih ada juga yg kinerja akuntabilitasnya buruk. Tentu ke depan perlu pembenahan sistem," katanya.