Adakah Menteri Ekonomi Jokowi yang Tak Perlu Dipertahankan Prabowo?

Kesalahan Sistem

Sementara itu, Direktur Riset di Bright Institute Andri Perdana mengatakan sebenarnya tidak ada menteri yang benar-benar harus dipertahankan. Karena dari seluruh menteri Jokowi selama ini, tidak ada yang benar-benar menunjukkan kinerja yang tidak bisa dilakukan oleh individu lain ataupun hanya bisa dilakukan oleh orang tersebut.

Menurut Andri, ini bukan karena kurangnya kapasitas masing-masing menteri, terutama Sri Mulyani yang diketahui memiliki kapasitas yang sangat tinggi sebagai menteri keuangan, tetapi karena sistem yang dibangun oleh Jokowi yang sangat mendorong konformitas dan kesamaan kepentingan. Ini akhirnya yang membuat menteri yang berseberangan dalam kepentingan politis mendapatkan 'hukuman' dengan direshuffle.

"Jadi bisa dinilai bahwa menteri-menteri bidang ekonomi sekarang hanya terbagi antara mereka yang membiarkan keadaan, dengan mereka yang memperburuk keadaan," katanya.

Andri mengatakan di antara mereka, yang paling memperburuk keadaan dan seharusnya tidak lagi diikutkan dalam kabinet Prabowo, tidak lain orangnya adalah Bahlil.

Sebagai menteri investasi dan sekarang menjabat sebagai Menteri ESDM, sambungnya, paradigma kebijakan Bahlil secara gamblang selalu mengutamakan kepentingan pemodal di atas kepentingan masyarakat.

Andri mengatakan Bahlil kerap mempresentasikan data realisasi investasi yang melonjak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana data tersebut kata Andri sering berkebalikan dengan data aliran modal asing (PMA) dari Bank Indonesia (BI). Bahlil juga katanya kerap menjadikan basis bahwa paradigma kebijakannya berkontribusi atas semakin tingginya pertumbuhan realisasi investasi.

"Padahal tugas dari menteri investasi seharusnya tidak hanya melakukan apapun demi meningkatkan angka pertumbuhan realisasi investasi, tetapi juga mempertimbangkan dan memformulasikan agar investasi tersebut memiliki dampak yang maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan," katanya.

Andri juga mengkritik Bahlil yang kerap memamerkan data penyerapan tenaga kerja dari hasil investasi PMA dan PMDN. Ia mengatakan dulu setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja berada di sekitar 400 riibu orang. Namun sekarang, satu persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa menyerap sekitar 100 ribu orang.

Hal ini katanya tidak terlepas dari faktor dispesialkannya sektor hilirisasi terutama nikel di beberapa daerah yang relatif minim menyerap tenaga kerja.

Selain itu, walaupun selalu menggaungkan narasi hilirisasi nikel merupakan strategi untuk menuju industri hijau karena bisa menjadi baterai mobil listrik, Andri mengatakan kenyataannya hasil dari hilirisasi nikel tersebut tidak ada yang menjadi baterai yang digunakan pada kendaraan listrik, bahkan langsung diekspor ke China tanpa bea untuk kepentingan industri baja di negeri tersebut.

"Kebijakan-kebijakan Pak Bahlil selama ini, yang mana tak hanya saya yang meyakini, sangat berdampak buruk bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat kelas bawah dan menengah dalam jangka panjang. Namun barangkali kebijakan-kebijakan seperti itulah yang memang diinginkan oleh pemerintahan tertinggi saat ini sehingga beliau terus dipertahankan di kabinet," katanya.

"Sehingga jika nanti Pak Bahlil kembali dipertahankan dalam kabinet Pak Prabowo, ini bisa menjadi sinyal bahwa ke depan memang paradigma kebijakan ala Bahlil tersebut yang akan terus dijalankan Pak Prabowo," imbuhnya.