Nasib ASN Kemenko Marves Usai Kantor Luhut Jadi Milik Menko AHY
Aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tak akan 100 persen menjadi anak buah Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Padahal, kantor mantan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sudah resmi menjadi milik AHY. Kemenko Marves juga resmi hilang di Kabinet Merah Putih, tak ada dalam daftar 48 kementerian Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan sudah memetakan bakal ditempatkan di mana ASN Kemenko Marves. Ia menjelaskan nasib mantan anak buah Luhut itu bakal disesuaikan dengan tugas dan fungsinya selama ini.
"Disesuaikan dengan fungsinya. Ada yang ikut juga ke pangan, kan di sana (tugas dan fungsi Kemenko Marves) juga mengikuti pangan. Ada yang juga ikut ke menko lain. Kita sudah bedah dari awal mana (ASN Kemenko Marves) yang dipindahkan," jelasnya usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (28/10).
"Iya, iya (ASN Kemenko Marves tidak dipindahkan seluruhnya ke satu kementerian) ... Bisa, bisa (ASN Kemenko Marves dipindahkan ke Kemenko Perekonomian pimpinan Airlangga Hartarto)," tegas Rini.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan ada 229.901 ASN kementerian yang harus dipindah imbas susunan baru Kabinet Merah Putih. Ini terdiri dari 209.901 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 20 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Khusus untuk pegawai Kemenko Marves yang terdampak jumlahnya mencapai 453 orang. Seluruhnya merupakan PNS.
"Jadi, mereka (ASN Kemenko Marves) akan dipindahkan sesuai dengan fungsi kelembagaan yang baru. Jadi mengikuti apa yang dilakukan sekarang ini, sesuai fungsi organisasi yang selama ini dia (ASN) lakukan," jelas Haryomo menegaskan apa yang disampaikan Rini.
"BKN sudah memetakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada dalam instansi terdampak, itu kita sudah punya semua. Sehingga nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi di mana dia (ASN) akan ditempatkan," imbuhnya.
Meski belum ada pengumuman resmi, Menpan RB Rini dan Plt Kepala BKN Haryomo menyebut para ASN terdampak sudah bekerja sesuai dengan tugas serta fungsinya. Rini menegaskan telah menginformasikan seluruh sekretaris jenderal kementerian untuk mulai bergerak mengurus pemindahan ASN tersebut.
Namun, ia tak mempermasalahkan ASN terdampak masih harus bekerja di kantor lama, asalkan pelayanan tetap terus berjalan. Rini menyebut pembagian kantor, khususnya untuk kementerian baru, bukan wewenang Kemenpan RB.
"Paling tidak, dia (ASN) tidak ujug-ujug (mendadak) boyongan (pindah ke kementerian baru). Kan dia SK-nya masih SK lama, Perpres Organisasi juga belum turun. Jadi, memang ini Perpres Organisasi kami harapkan bisa segera ditandatangani Presiden (Prabowo Subianto) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," tandasnya.