ESDM Sebut Pembangun Smelter Bauksit Tersendat, Ini Masalahnya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembangunan smelter bauksit belum signifikan karena terganjal masalah.
Koordinator Hilirisasi Mineral dan Baru Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Ansari mengatakan masalah yang dihadapi setiap badan usaha yang akan membangun smelter bauksit berbeda. Salah satunya soal ketersediaan energi.
"Dugaan awal persoalan tidak sama persis. Mungkin dari sisi lokasi, ketersediaan energi," katanya dalam media briefing di Ditjen Mineral Batu Bara Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/10).
Tak hanya soal ketersediaan energi, sambung Ansari, masalah lainnya terkait lahan yang akan digunakan untuk membangun smelter. Terkait masalah lahan, Kementerian ESDM katanya akan melihat lebih detail, apakah terkait ganti rugi, kondisi geografis, dan lainnya.
"Intinya bauksit ini tentunya sedang jadi perhatian bersama dan mungkin juga ada hasil kajian salah satu lembaga menyatakan harusnya begini begitu. Tapi kita tentunya punya posisi atau pendapat untuk dapat saling mendukung terkait solusi masalah bauksit," imbuhnya.
Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menyebut bahwa hilirisasi bauksit RI masih mandek. Padahal, pemerintah sudah melarang ekspor bauksit sejak Juni 2023 lalu.
"Nah ini kan harus dicari jalan. Sehingga kita bisa seiring, hilirisasi bisa jalan, ekspor kalau ini diberikan juga bisa jalan. Negara-negara lain juga ada smelter, dia juga jual, ekspor. Karena ini kan nilai tambah," ungkap Plh Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto, dikutip CNBC Indonesia.
Ronald mengatakan pembangunan smelter, khususnya pada 8 smelter bauksit, di Indonesia masih mandek lantaran pendanaan yang 'seret'. Sumber pendanaan yang bisa diharapkan para perusahaan yang ingin membangun smelter di Indonesia katanya dari investor asing.
Sementara untuk mendapatkan pendanaan dari investor asing katanya tidak mudah
"Nah kalau yang kita harapkan sekarang, investor yang biasanya lebih mudah, itu sudah tidak mudah-mudah amat hari ini. Kenapa? Karena ada proses panjang, ada covid, ada macam-macam, ada perubahan kebijakan, policy dan sebagainya. Ini yang menjadi hambatan kita bersama," bebernya.