Penjelasan Mendalam soal Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam beberapa dekade terakhir, kepemilikan kendaraan bermotor berkembang sangat cepat. Keputusan memiliki kendaraan bermotor, artinya individu juga mematuhi peraturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, mengatakan mengatakan, Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

"Peraturan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang merupakan tidak lanjut dari peraturan diatasnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022," kata Morris.

Adapun PKB di Jakarta itu meliputi hal-hal seperti berikut:

Objek Pajak

Objek Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor itu wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor terkecuali, yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

1. Kereta api.
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
4. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
5. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Subjek Pajak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Artinya, pemilik kendaraan bermotor terkait. Sedangkan Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Dasar Pengenaan Pajak

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

2. Dasar pengenaan PKB khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.

3. Nilai jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

4. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

5. Jika harga pasaran umum sebuah Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:

a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi
c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama
d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama
e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor
f.  harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis
g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang

6. Bobot Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
b. koefisien lebih besar dari 1, berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

7. Bobot sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan faktor:

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.
b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan.
c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

8. Dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam suatu tabel dengan ketentuan:

a. Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara
b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru, ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot.

9. Dasar pengenaan PKB ditinjau kembali paling lama setiap tiga tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Tarif Pajak

1. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:

a. 2 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama.
b. 3 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua.
c. 4 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga.
d. 5 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat.
e. 6 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.

2. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 persen.

3. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2 persen.

4. Kepemilikan Kendaraan Bermotor berdasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Cara Perhitungan Pajak

Untuk besaran pokok PKB yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.

Masa Pajak

1. PKB terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

2. PKB dikenakan untuk 12 bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

3. PKB dibayar sekaligus di muka.

4. Jika terjadi keadaan kahar (force majeure) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 bulan, pemilik dapat mengajukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dalam Peraturan Gubernur

Saat Terutang

Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Wilayah Pemungutan

Untuk wilayah Pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi DKI Jakarta tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Lebih jauh, Morris menyampaikan bahwa penting bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor untuk memahami ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku.

Kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan tak hanya membantu menjaga keteraturan administrasi pajak, tetapi juga memberi kontribusi pada pembangunan daerah melalui pendapatan pajak.

"Selain itu, memahami cara perhitungan pajak dan tarif yang berlaku akan membantu wajib pajak untuk mempersiapkan kewajiban pembayaran dengan lebih baik. Pastikan untuk selalu mematuhi ketentuan ini dan melakukan pembayaran PKB tepat waktu guna menghindari sanksi dan mendukung kelancaran pelayanan publik di Jakarta," tutur Morris Danny.