Menteri KKP Ungkap Arahan Prabowo soal Polemik Pagar Laut

CNN Indonesia
Senin, 20 Jan 2025 17:40 WIB
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta urusan pagar laut diusut tuntas sesuai koridor hukum.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta urusan pagar laut diusut tuntas sesuai koridor hukum. (Detikcom/Herdi Alif Al Hikam).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta urusan pagar laut diusut secara tuntas sesuai koridor hukum.

"Tadi arahan Pak Presiden. Satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara," kata Sakti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1).

Sakti menyatakan Prabowo juga melempar gagasan pagar laut sekitar 30 Km di Tangerang itu diambil oleh negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyampaikan pada Rabu mendatang KKP akan berkumpul dengan berbagai pihak terkait mulai dari TNI AL, Bakamla, hingga Kabaharkam Polri.

"Di lokasi sana, dengan TNI Angkatan Laut, dengan Kabaharkam Pori. Lalu dengan Bakamla, kita hadir semua," ujar dia.

Polemik pagar laut tengah mengemuka belakangan ini. TNI AL bersama nelayan membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1) kemarin.

Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen (Mar) Harry Indarto menerangkan pembongkaran pagar laut ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral," kata Harry di Tanjung Pasir, Tangerang.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady menargetkan pembongkaran pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang rampung paling cepat dalam 10 hari.

Merespons itu, KKP menyayangkan pembongkaran pagar laut misterius di Tangerang oleh TNI Angkatan Laut tersebut.

KKP merasa pembongkaran pagar laut itu dilakukan tanpa berkoordinasi dengan mereka.

"Kami menyayangkan pembongkaran pagar laut tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP," ujar Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin dalam keterangannya, Minggu (19/1).

Doni menyebut pembongkaran pagar tanpa koordinasi itu justru berpeluang mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan.

[Gambas:Video CNN]



(nfl/sfr, pta)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER