Kenapa Pagar Laut Masih Sengkarut, Siapa 'Tuhan' di Balik Kasus Itu?

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengatakan tak seiramanya langkah pemerintah soal pagar laut membuktikan bahwa koordinasi di dalam pemerintah memang berjalan tidak baik.

"Itu memang minimnya koordinasi antara KKP, Kementerian ATR, dan juga TNI AL," katanya.

Trubus mengatakan adanya pagar laut terjadi karena kongkalikong antara pemerintah daerah (pemda) dengan pebisnis. Menurutnya, pemda menerima suap dari perusahaan yang memasang pagar laut .

"Sebenarnya itu yang bermain pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang terima untung. Ya korupsi lah, namanya terima suap dari pebisnis. Emang masang pagar, lurah RT dan RW-nya enggak tahu, kan tahu. Kenapa mereka enggak ngomong? Karena dikasih duit," katanya.

Trubus pun menyayangkan masalah ini hanya diurus oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah diam saja. Ia pun menilai Presiden Prabowo mestinya tak perlu turun tangan.

Masalah ini, sambungnya, seharusnya bisa diselesaikan oleh para menteri koordinator Kabinet Merah Putih.

"Menko seharusnya (yang menyelesaikan). Cuma karena menteri koordinatornya Prabowo kan kebanyakan ketua parpol (partai politik), enggak mau disuruh-disuruh kan," katanya.

"Kalau Jokowi kan dulu ada Luhut. Kalau Prabowo enggak ada siapa-siapa. Makanya dia tangani sendiri," katanya.

Sementara itu, Peneliti CELIOS Muhammad Salah mengatakan respons pemerintah yang tak seirima terjadi karena tumpang tindih kewenangan pengaturan kawasan dan tata ruang di Indonesia. Kendala ini diperparah pemisahan kementerian sektoral di bawah Menko.

"Kalau dulu ATR/BPN, KKP, polisi dan TNI bisa dikoordinasi oleh Menkopolhukam. Sekarang dia tersebar di Menko Polkam, Menko Pangan, Menko Hukum. Ini menandakan buruknya koordinasi dan komunikasi kelembagaan Pemerintahan Prabowo," katanya.

Mestinya masalah ini, sambungnya, bisa diselesaikan di level menteri koordinator, tanpa perlu presiden turun tangan.

"Masalah ini mestinya bisa diselesaikan oleh Menko Polkam, dan Menko Pangan. Dan ini ujian bagi Menko. Soal kemampuan koordinasi dan apakah mereka transparan. Kalau tidak bisa maka Prabowo mesti ambil alih. Dan ini jadi preseden buruk bahwa Menko gagal mengkoordinasikan kementerian dan lembaga," katanya