Prabowo Pede RI Setop Impor Pangan Akhir 2025

Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia tidak akan lagi impor pangan seperti beras, jagung, hingga garam di penghujung 2025.

Ia mengaku mendapatkan laporan dari jajaran para menteri bahwa Indonesia akan mencapai itu.

"Saya terima kasih ke jajaran menteri-menyeri yang lapor ke saya 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagu, tidak akan impor garam lagi," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana, Jakarta, Selasa (22/1).

Prabowo menyatakan selambat-lambatnya kebijakan setop impor itu diterapkan pada awal 2026 mendatang.

Ia mengatakan hal itu jauh lebih cepat dari target yang dipatok untuk swasembada pangan dalam waktu empat tahun.

"Jadi mungkin tiga tahun lebih cepat dari sasaran yang ditetapkan," ucapnya.

Menurutnya, dengan niat baik dan kerja keras, orientasi ke negara dan bangsa, maka kebijakan akan membuahkan hasil yang cepat.

Prabowo pun meminta ke seluruh jajarannya agar menempatkan kepentingan bangsa dan masyarakat luas menjadi yang utama dalam bekerja.

Lihat Juga : Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Terkaya RI Berharta Rp5,4 T

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap target mewujudkan swasembada pangan dipercepat dari 2028 menjadi 2027.

Menurutnya, hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya di sejumlah forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

"Kita kan perintah presiden swasembada (pada) 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (jadi) 2027," ujar dia dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Zulhas menyebut pemerintah memiliki waktu kurang lebih dua tahun untuk mengejar target tersebut. Oleh karena itu, pihaknya perlu mempercepat kebijakan dalam menggenjot produksi.

"Jadi tinggal tahun depan, tahun satunya, sudah tuh, sampai. Jadi kita punya waktu dua tahun. Dua tahun harus bekerja keras. Oleh karena itu kamu juga harus cepat," tuturnya.

Sebagai bagian dari percepatan swasembada pangan, pemerintah mengejar beberapa penyelesaian kebijakan. Pertama, menyusun peraturan presiden (Perpres) untuk neraca komoditas, perpres penyaluran pupuk subsidi, hingga usulan usaha bidang pangan di bawah Kementerian Pertanian.

Selain itu guna mencapai swasembada pangan lebih cepat, pemerintah berencana mengubah Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah presiden. Artinya, Bulog tak lagi melakukan pengadaan untuk komersial seperti perusahaan. Ada pula usulan beberapa badan bidang pangan bakal berada di bawah koordinator Kementerian Pertanian, seperti Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Nasional.

Zulhas berharap dengan dipercepatnya target swasembada pangan, Indonesia tak akan lagi mengimpor beras pada 2025.

"Mudah-mudahan tahun depan kita enggak impor beras. Kalau impor pun sedikit. Ini sedang kerja keras semua dalam rangka itu," tuturnya

[Gambas:Video CNN]