Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyentil keberadaan pagar laut di sejumlah wilayah di Indonesia.
Hashim mengatakan pagar laut itu menyulitkan para nalayan. Padahal, nelayan sudah terancam mata pencahariannya karena perubahan iklim.
"Kita lihat ya dengan peristiwa pagar laut di mana para nelayan kita merasa terancam dengan kenaikan permukaan laut," kata Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hashim bercerita bumi ini rentan mengalami bencana karena perubahan iklim. Dia berkata ancaman seperti kerusakan hutan, polusi udara, hingga kenaikan muka air laut.
Menurut Hashim, pemerintahan Prabowo tak tinggal diam. Dia berkata ada sejumlah kebijakan khusus untuk menangani ancaman perubahan iklim.
"Termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai Jawa Timur. Program ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, mungkin 10-20 tahun, tapi harus segera dimulai," ujarnya.
Sebelumnya, kemunculan pagar misterius di laut Kabupaten Tangerang menjadi perhatian publik. Terlebih, setelah para nelayan berteriak pencahariannya terancam.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pun turun tangan untuk membereskan persoalan tersebut. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut 30 kilometer di laut Kabupaten Tangerang itu.
Kemudian, Kementerian ATR/BPN mencabut sertifikat-sertifikat di atas pagar laut itu. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut pencabutan dilakukan karena tak sesuai perundang-undangan.
Setelah di Tangerang, pagar laut juga ditemukan di Sidoardjo dan Bekasi. Nusron menyebut luas pagar laut di dua daerah itu lebih besar dari Tangerang.
"Kalau ditotal 656,8 hektare, lebih besar daripada Tangerang," kata Nusron pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1).
(dhf/sfr)