Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pemerintah tetap berkomitmen untuk beralih ke energi hijau. Salah satu caranya dengan memensiundinikan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Menurut Bahlil, untuk tahap awal pemerintah berencana pensiun dinikan PLTU Cirebon. Sebab, saat ini anggaran masih terbatas.
Keterbatasan membuat pihaknya tidak mau memberatkan rakyat dengan menggunakan uang APBN untuk memensiunkan PLTU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai bentuk komitmen kita gimana? Indonesia, kami mempensiunkan dini 660 megawatt (MW) PLTU Cirebon 1. Jadi kita pensiun dinikan 7 tahun, jadi sebelum waktunya pensiun kita tarik, jadi ini sebagai komitmen kami," ujar Bahlil di Kantornya, Senin (3/1).
Untuk pengganti PLTU Cirebon yang akan dipensiunkan, pemerintah menyiapkan empat pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).
Keempatnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 346 megawatt, PLTS + BESS 770 megawatt, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebesar 1.000 megawatt dan PLTSa sebesar 12 megawatt.
"Jangan sampai paksa pensiun tapi sumbernya nggak ada," katanya.
PLTU Cirebon 1 dipilih untuk tahap awal karena dari segi biaya yang paling memungkinkan. Dengan rencana itu, ia membantah jika ada pihak yang menyatakan komitmen pemerintah pensiun dinikan PLTU hanya rencana saja.
"Kenapa kami lakukan seperti ini (bertahap)? karena ada yang biayai dan kita hitung secara ekonomis memungkinkan. [..] Jadi jangan dianggap ESDM nggak punya rencana untuk mempensiunkan PLTU, ini sudah ada satu," imbuhnya.
Bahlil menekankan ada dua syarat untuk bisa pensiun dinikan PLTU. Pertama, ada investor yang membiayai agar tidak membebani keuangan negara, PLN hingga rakyat. Kedua, ada pembangkit pengganti.
"Jadi kalau ada yang biayai murah gini, alhamdulillah. Bila perlu kita pensiunkan semau yang penting ada yang biayai. Jangan maksa negara kita mempensiunkan dini, tapi omon-omon, tapi uangnya nggak ada," jelasnya.