Mengukur Taji Danantara Perbaiki Pengelolaan BUMN, Saktikah?

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN perlu dikaji lebih dalam, terutama soal urgensinya. Masalah utama yang menghambat kinerja BUMN selama ini sebenarnya bukan terkait kelembagaan.

Masalah terkait efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kehadiran Danantara tambahnya, hanya menambah lapisan birokrasi.

Ia mengatakan Indonesia sudah ada holding BUMN.  Tapi ternyata masalah pengelolaan BUMN belum beres juga. 

"Jika Danantara hanya menambah lapisan birokrasi tanpa reformasi fundamental, saya ragu efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja BUMN akan benar-benar terasa," ujarnya.

Namun, ia mengatakan Danantara sebenarnya bisa membuahkan hasil perbaikan dalam pengelolaan BUMN.

Tapi, ada tiga perbaikan yang harus dilakukan pemerintah agar upaya itu berhasil.

Pertama, memastikan Danantara dikelola secara profesional dengan standar tata kelola yang tinggi, bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah.

Kedua, mengurangi intervensi politik yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengelolaan BUMN.

Ketiga, membangun mekanisme akuntabilitas yang ketat supaya superholding ini benar-benar meningkatkan nilai BUMN bagi negara.

"Saya juga melihat ada contoh sukses pembentukan superholding di negara lain, seperti Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Tapi yang membuat mereka berhasil bukan sekadar pembentukan holding, melainkan manajemen yang disiplin, transparansi tinggi, dan penerapan prinsip bisnis profesional," pungkas Rendy.