Mendag soal Anggaran Dipangkas: Gak Ada Masalah

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan kebijakan pemangkasan anggaran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menjadi kendala bagi instansinya.

Menurut Budi, kementeriannya tetap dapat menjalankan program-program prioritas meskipun ada penyesuaian anggaran.

"Ya enggak ada masalah," ujar Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).

Ia juga membantah adanya penghematan listrik yang ekstrem di kantornya.

"Di mana? Kita enggak, kita enggak ada masalah. Dari dulu listrik kita juga udah efisien ya, enggak ada masalah. Lihat aja naik turun lift juga bisa," tambahnya.

Kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo, yang dikabarkan akan memangkas anggaran sejumlah kementerian dan lembaga negara untuk dialokasikan ke program prioritas lainnya, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

Salah satu kementerian yang terdampak termasuk Kemendag, yang disebut mengalami pemotongan anggaran hingga ratusan miliar. Namun, Budi menyatakan akan mengecek kembali terkait berapa anggaran yang terkena pangkas.

"Nanti saya cek lagi ya. Kita cek lagi ya. Jadi pada prinsipnya, kita bisa melakukan optimalisasi terhadap program-program yang ada. Ya jadi enggak ada masalah. Kita dukung program pemerintah. Program Bapak Presiden kita dukung," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Meski anggaran mengalami pemangkasan, Budi memastikan bahwa Kemendag tetap fokus pada tiga program utama, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dapat menembus pasar ekspor.

"Ya nanti ada optimalisasi, kita sekarang sedang exercise, mana yang kita prioritaskan. Karena kan kita punya tiga program itu ya, yang pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, UMKM bisa ekspor. Kita akan fokus tiga itu," jelasnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai kemungkinan penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) sebagai bagian dari penghematan biaya operasional, Budi menyatakan bahwa hingga saat ini Kemendag belum menerapkan sistem tersebut.

"Belum, kita belum ada," ujarnya singkat.