Menteri PU Dody Hanggodo merinci skema KPBU difokuskan pada sektor pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Ia merasa sederet infrastruktur ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana memandang langkah ini malah bakal melahirkan banyak proyek mangkrak di era Presiden Prabowo. Pasalnya, proyek KPBU yang ditawarkan pemerintah menggunakan skema availability payment.
Garapan bendungan hingga jembatan itu akan berujung pada pengembalian investasi swasta yang dibayarkan pemerintah. Pada akhirnya, proyek-proyek infrastruktur malah batal atau mandek karena keterbatasan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bertambahnya ketidakpastian kemampuan finansial pemerintah terhadap proyek-proyek infrastruktur akan dikuantifikasikan sebagai tambahan risiko oleh swasta," jelas Andri.
"Ini bisa membuat pemerintah semakin desperate memberikan konsesi insentif, seperti insentif pajak yang semakin besar dan sebagainya," tambahnya.
Andri juga melihat anggaran PU akan selalu digoyang. Ini bakal terus-menerus terjadi selama program makan bergizi gratis berjalan.
Pada akhirnya, upaya menggaet swasta bakal banting setir menuju proyek-proyek berskema user charge. Opsi ini yang kemudian membuat kantong warga Indonesia berpotensi jebol.
"Proyek-proyek user charge sifatnya 'memalak' kembali disposable income masyarakat dari penggunaan fasilitas yang sebenarnya bisa saja gratis, seperti jalan tol karena tidak bisa membangun jalan nasional," tuturnya.
"Dan proyek-proyek berskema user charge ini hanya bisa mendapatkan kelayakan ekonomi memadai di daerah yang calon penggunanya memiliki tingkat daya beli cukup," sambung Andri.
Ia lantas mempertanyakan bagaimana pemenuhan infrastruktur dasar di daerah-daerah tertinggal. Apalagi, ancaman lain yang tak kalah buas mengintai berupa privatisasi proyek.
Kemampuan fiskal pemerintah yang makin terbatas dikhawatirkan berujung pada proyek-proyek khusus di wilayah tertentu. Misalnya, sejenis Rempang Eco City dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang mengesampingkan dampak sosial serta lingkungan.