Anggaran Rp14 T Diblokir, Bakal Jadi Apa IKN?

Nasib Tergantung Investasi Swasta

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat bahwa hemat anggaran memang harus dilakukan pemerintah terutama banyak program baru yang harus dijalankan.

IKN yang tidak begitu darurat pembangunannya dinilai memang pasti akan berdampak. Terlebih, anggaran pemerintah sangat terbatas.

"Artinya dalam konteks IKN tentu alokasi yang akan diberikan untuk IKN berpotensi lebih kecil dari ekspektasi sebelumnya dan oleh karena itu ini yang kemudian perlu di mitigasi bersama baik oleh pemerintah maupun stakeholder terkait," ujar Rendy.

Oleh karena itu, nasib IKN ke depannya dinilai Rendy akan sangat tergantung dari investasi swasta. Apabila ini tetap berjalan, maka pemerintah harus mencari cara bagaimana proyek ini tetap menarik.

"Sebenarnya IKN ini memang didesain pembangunannya tidak didanai melalui anggaran pemerintah, namun lebih kepada mendorong kerja sama pendanaan swasta. Jadi seharusnya inilah yang kemudian dilakukan pemerintah terutama dalam konteks yang ke menengah hingga 5 tahun ke depan," kata dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira dengan tegas mengatakan pemblokiran anggaran menandakan pembangunan IKN bukan lagi prioritas pemerintah saat ini.

Kondisi ini, kata Bhima akan berdampak pada kinerja investasi serta pembangunan di IKN. Sebab, harusnya pembangunan yang masih tahap awal masih menggunakan APBN.

"Orang tahap pembangunan belum selesai dari sisi pemerintah, investor sudah diminta masuk. Jadi ini juga bisa mendelay realisasi investasi dari investor, bahkan menjadi ancaman serius gitu bagi jalannya bangunan-bangunan maupun infrastruktur yang dibangun swasta yang sudah jadi ya, hotel, cafe gitu," jelasnya.

Selain itu, pemblokiran anggaran ini diprediksi akan membuat IKN sama dengan proyek mangkrak lainnya. Bahkan bisa menjadi Hambalang Jilid II.

"Nah, kalau anggarannya diblokir, kira-kira ini saya kira juga kondisi yang cukup serius bagi keberlanjutan dari IKN. Jadi IKN bisa dibilang mati total, macet total, dan ini kalau tidak ada anggaran sama sekali bagi IKN, maka dipastikan proyek ini akan jadi Hambalang jilid dua dengan kerugian negara yang jauh lebih besar. Apalagi uang negara sudah teranjur masuk sebelumnya," terangnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah sebelumnya mengungkapkan pemblokiran anggaran adalah hal yang biasa dilakukan di awal tahun.

Namun, Zainal memastikan hal ini bukan karena efisiensi anggaran yang diperintahkan Prabowo. Dia berkata blokir anggaran biasa terjadi di awal tahun karena ada beberapa penyesuaian.

"Bedalah. Yang diblokir, pertama, 'Hei, kamu yang bisa dipakai hanya operasional, yang lain diblok dulu.' Itu biasa. Coba baca di awal-awal tahun, selalu begitu," kata Zainal.

Saat ditanya apakah efisiensi anggaran akan berdampak ke pembangunan IKN, Zainal tak menjawab gamblang. Dia hanya menyampaikan semua program di Kementerian PU akan disesuaikan setelah anggaran dipotong Rp81 triliun.

Sementara, Jubir Otorita IKN Troy Pantouw memastikan pembangunan di IKN tetap berjalan. Dia berkata OIKN bahkan telah mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah.

"Ini (kabar IKN dibatalkan Prabowo) tidak betul. Sesuai arahan Presiden untuk fokus penyelesaian pembangunan (kantor-kantor) legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya," ungkap Troy kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/2).