Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dipotong hingga Rp2 triliun dalam efisiensi yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan pihaknya mengikuti instruksi presiden dan aturan menteri keuangan. Pos anggaran yang dihemat ATR/BPN terutama dalam belanja barang dan modal.
"Pagu kita sebelum ada efisiensi adalah Rp6,6 triliun. Kita mendapatkan atau kena efisiensi sebanyak Rp2 triliun atau ekuivalen dengan 31,17 persen sehingga dengan sisa dana yang masih adalah Rp4,44 triliun," kata Nusron dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nusron menjelaskan anggaran yang tak terdampak efisiensi hanya belanja pegawai. Pos ini tetap mendapatkan anggaran Rp2,56 triliun.
Lihat Juga : |
Sementara itu, belanja barang Kementerian ATR/BPN dipotong hingga 51 persen dan tersisa Rp1,84 triliun. Belanja modal dipotong 69,33 persen sehingga tersisa Rp40,99 miliar.
Beberapa kegiatan atau program Kementerian ATR/BPN yang terdampak pemotongan anggaran. Pengadaan alat tulis kantor mengalami pemotongan terbesar hingga 90 persen.
Lalu percetakan dan souvenir dipotong 77,9 persen. Kemudian, rapat, seminar, dan sejenisnya dipotong 75 persen. Ada juga sewa gedung, kendaraan dan peralatan yang dipotong 73,3 persen.
Beberapa program Kementerian ATR/BPN yang juga terdampak pemotongan anggaran adalah kegiatan seremonial; kajian dan analisis terjadi penyesuaian sebesar; diklat dan bimtek; dan honor output kegiatan dan jasa profesi.
Selain itu, ada pemotongan anggaran lisensi aplikasi; jasa konsultan; bantuan pemerintah; pemeliharaan dan perawatan; perjalanan dinas; peralatan dan mesin; infrastruktur; hingga belanja lainnya.
(dhf/pta)