Anggaran Dipangkas, KPPU Terancam Kesulitan Bayar Listrik dan Air

Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengungkap pihaknya tak punya uang untuk membayar air dan listrik usai pemangkasan anggaran.

KPPU semula mendapatkan pagu anggaran Rp105 miliar. Namun, Kementerian Keuangan memotongnya menjadi Rp67,47 miliar.

"Berpotensi bahwa listrik, air PDAM, di Maret ini sudah enggak ada anggarannya, Pak," kata Fanshurullah pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Dia menyebut pemotongan anggaran juga membuat KPPU tak akan melanjutkan kontrak 66 tenaga outsourcing kebersihan dan keamanan. Para pegawai outsourcing itu akan habis kontrak per Juli.

Selain itu, KPPU akan berhenti berlangganan internet dan telepon. Fanshurullah menyebut anggaran hanya cukup membayar hingga Juli.

"Kemudian operasional di 7 kantor wilayah akan terhenti," ujarnya.

Dalam rapat itu, Komisi VI juga mendengar laporan pemotongan anggaran di Kementerian Perdagangan. Anggaran Kemendag dipotong 38,88 persen menjadi Rp1,132 Triliun.

Selain itu, pemotongan anggaran juga terjadi di Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Anggaran BPKN dipotong dari Rp8,97 miliar menjadi Rp2,39 miliar.

Kementerian BUMN juga mengalami pemotongan anggaran. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kementeriannya hanya akan menerima anggaran Rp161,9 miliar dari semula Rp277,5 miliar.

[Gambas:Video CNN]