Deret Efek Anggaran K/L Dipangkas: Sulit Bayar Listrik- Gaji Terancam

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku harus menunda pembayaran honor pegawai kontrak setelah kementeriannya terimbas pemangkasan anggaran Rp81,38 triliun yang dilakukan Prabowo.

Dody mengatakan seharusnya kontrak tahunan dirampungkan per November. Namun, saat ini masih ada proses politik anggaran sehingga perpanjangan kontrak tertunda.

"Saya sudah menginfokan kepada Dirjen Sumberdaya Air untuk sementara waktu sudah tanda tangan kontrak dulu dengan para OP (petugas operasi dan pemeliharaan) ini. Nanti begitu semua anggaranya yang ditetapkan itu sudah efektif, kita tinggal bayar rapel," kata Dody melalui Instagram resmi Kementerian PU, Kamis (13/2).

Dody mengatakan peran para petugas OP ini sangat penting untuk mewujudkan swasembada pangan. Mereka berperan memastikan air tersalurkan dari bendungan ke sawah-sawah.

"Kami baru bisa efektif membayarkan kewajiban kami kepada para teman-teman petugas-petugas OP itu setelah anggaran itu sendiri efektif bisa kami pergunakan. Saya mohon maaf, tapi saya pikir prosesnya sudah hampir selesai," ujarnya.

Namun, anggaran Kementerian PU kemudian batal dipotong Rp81 triliun menjadi hanya Rp60,4 triliun. Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPR Lasarusdalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian siang ini.

"Efisiensinya menurun dari Rp81 sekian triliun, efisiensinya menurun ke Rp60.469.537.642.000, sehingga pagu akhir, pagu indikatif dari Kementerian PU sebesar Rp50.483.116.613.000," kata Lasarus dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).