Mampukah Danantara Bantu Prabowo Genjot Ekonomi Indonesia?

Catatan untuk Danantara

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan hadirnya Danantara bisa menjadi game changer. Sebab, selama ini investasi yang dilakukan oleh BUMN belum optimal yang tercermin dari porsinya masih rendah.

"Padahal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen, diperlukan puluhan ribu triliun investasi," kata Huda.

Oleh sebab itu, dengan hadirnya Danantara yang akan mengelola dana hingga Rp14 ribu triliun, maka akan menjadi penolong untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi. Namun, untuk mencapai hal tersebut memang membutuhkan waktu sampai lembaga ini mendapatkan untung.

"Keberadaan Danantara, bisa menjadi game changer investasi dari BUMN sehingga lebih banyak dan berkualitas investasi dari BUMN serta berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Tapi memang terjadi dalam jangka menengah dan panjang karena keuntungan Danantara yang bisa menggerakkan ekonomi," terang Huda.

Huda pun memberikan beberapa catatan untuk Danantara. Pertama, ia menilai tujuan pembentukan Danantara adalah membuat BUMN menjadi lebih mandiri dan terbebas dari kepentingan birokrasi sudah sangat baik.

Sebab, selama ini ruang BUMN memang terbatas dengan birokrasi karena bentuk operasional BUMN adalah birokrasi di bawah Kementerian BUMN. Namun demikian, wewenang Kementerian BUMN yang masih besar di UU BUMN baru dikhawatirkan akan menjadi polemik.

"BUMN masih memegang saham seri A. Artinya, pengangkatan direksi dan komisaris masih di tangan Kementerian BUMN. Ditakutkan ada dua matahari kembar dalam operasional BUMN," imbuhnya.

Kedua, adanya APBN yang disuntik kepada Danantara menimbulkan kekhawatiran penggunaan uang pajak masyarakat untuk investasi lembaga tersebut.

"Ketakutan paling utamanya adalah imunitas Danantara yang tidak bisa diperiksa secara langsung oleh BPK maupun KPK. Padahal setiap uang negara yang disuntik kepada K/L harus diperiksa oleh BPK dan KPK," jelasnya.

Ketiga, ada kekhawatiran di masyarakat terjadi investasi gagal dalam pengelolaan Danantara yang dapat merugikan nasabah Bank Himbara yang masuk ke Danantara.

"Tidak ada penjelasan secara resmi dari pemerintah apakah DPK nasabah di perbankan plat merah merupakan aset yang dikelola oleh Danantara atau tidak. Terjadi gerakan akan rush money dari bank himbara," pungkasnya.