Defisit APBN 2025 Melebar, Sri Mulyani Izin DPR Pakai Sisa Anggaran

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta izin Badan Anggaran DPR RI untuk memakai saldo anggaran lebih (SAL) demi menekan pembiayaan utang.

Pasalnya, ia memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebar atau lebih besar dari yang dipatok di UU Nomor 62 Tahun 2024.

Defisit yang semula dipatok hanya 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB) alias Rp616,2 triliun itu disebut akan melebar ke 2,78 persen.

"Untuk defisit (APBN 2025) totalnya di Rp662 triliun, menjadi 2,78 persen dari gross domestic product (GDP). Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (1/7).

"Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp85,6 triliun. Sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan cash yang ada," pinta Sri Mulyani.

Pada Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV 2024-2025, ia menyebut SAL pada 2024 mencapai Rp459,5 triliun.

Setelah dipakai untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan Silpa dari penyesuaian lain, saldo akhir tahun dari kas negara di 2024 adalah Rp457,5 triliun.

Sementara, realisasi APBN 2025 hingga semester I ini tercatat tekor Rp204,2 triliun alias defisit 0,84 persen. APBN yang tekor terjadi karena belanja negara lebih besar dari penerimaan.

Wanita yang akrab disapa Ani itu mencatat belanja negara pada semester I ini menyentuh Rp1.406 triliun atau sudah 38,8 persen dari target. Di lain sisi, pendapatan negara cuma Rp1.201,8 triliun alias 40 persen.

"SBN neto akan diterbitkan Rp642,2 triliun, pinjaman Rp133,3 triliun, dan total penerbitan utang Rp775,9 triliun. Realisasi semester I untuk SBN Rp308,6 triliun atau 48 persen, pinjaman Rp6,9 triliun atau baru 5,1 persen, sedangkan jumlah dari keseluruhan utang Rp315,4 triliun atau 40,7 persen dari target APBN tahun ini," tutur Ani.

Pelebaran defisit itu menuai kritik dari DPR RI. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto selalu memerintahkan efisiensi anggaran. Ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 demi menghemat Rp306,69 triliun.

Anggota Banggar DPR RI Dolfie OFP turut mengkritik mekanisme pembukaan blokir yang dilakukan Sri Mulyani. Sang Bendahara mengakui dirinya memang sudah membuka blokir anggaran tersebut senilai Rp134,9 triliun per 24 Juni 2025.

Dolfie juga menyoroti outlook belanja negara di sisa 2025 yang semula Rp3.621,3 triliun menjadi Rp3.527,5 triliun, turun Rp93,8 triliun.

Padahal, narasi penghematan awal yang disuarakan pemerintah mencapai Rp306,69 triliun. Ia mempertanyakan kemana larinya sisa Rp212,89 triliun.

"Ini belum diceritakan kenapa tidak jadi dihemat? Malah utangnya nambah, minta izin lagi menggunakan SAL. Nah, narasi ini belum jelas. Dulu cerita penghematan, gak jadi menghemat, nambah utang, ini yang perlu kita dapatkan penjelasan," tuntut Dolfie.

"Buka blokir (anggaran) ini dasarnya apa? Ketika minta penghematan, pemerintah datang ke DPR minta persetujuan bahwa anggaran akan dihemat. Tentu DPR dengan senang hati karena amanat undang-undang, APBN itu harus efisien, setuju," sambungnya.

Sri Mulyani menerangkan bahwa ada gangguan dari pemasukan negara. Masalah utama yang disorot adalah kehilangan Rp151 triliun dari 2 sumber utama, yakni Rp71 triliun karena batal menerapkan PPN 12 persen dan Rp80 triliun lainnya imbas dividen BUMN diambil Danantara.

Ia pun menegaskan defisit APBN justru bakal lebih besar lagi dari 2,78 persen jika tak ada efisiensi anggaran. Ini berpotensi terjadi karena Presiden Prabowo juga punya program-program prioritas lain yang dinilai lebih strategis.

"Presiden (Prabowo) mengatakan, 'Saya butuh Rp300 triliun untuk berbagai program baru'. Dari makan bergizi gratis (MBG) ditambahkan, terus untuk berbagai macam itu. Untuk supaya tidak menjebol defisit, maka dilakukan efisiensi, tapi kemudian direkonstruksikan," balas Sri Mulyani.

Ani menegaskan setiap pembukaan blokir anggaran dipastikan melalui mekanisme yang sah dan ada notulisnya, seperti rapat terbatas (ratas). Ia mengatakan keputusan buka blokir oleh Presiden Prabowo itu juga berkekuatan hukum sama dengan Inpres Efisiensi.