Airlangga Ingin Biaya Logistik RI Ditekan Jadi 8 Persen dari PDB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan biaya logistik RI turun dari 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 8 persen pada 2030.

Hal itu disampaikan Airlangga kepada Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dalam Peluncuran ALFI CONVEX 2025 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (2/7).

"Tadi saya tanya Pak Akbar (Ketua ALFI) bisa enggak turun ke 8 persen? Nah, 8 persennya itu kapan? Kalau Bappenas targetkan 2045, itu kejauhan. Maka, saya minta 2030," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan transformasi logistik menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto. Apalagi dalam Logistic Performance Index (LPI) 2022, indeks logistik Indonesia masih berada di posisi ke-61 dari 139 negara.

Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan logistik nasional melalui berbagai cara. Pertama, penguatan infrastruktur layanan backbone dan sarana penunjang logistik. Kedua, melakukan integrasi dan digitalisasi logistik.

"Yang ketiga adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik," katanya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum ALFI Akbar Djohan mengatakan ada beberapa upaya perlu dilakukan untuk mencapai target single digit biaya logistik nasional. Salah satunya soal reformasi kebijakan pajak.

Ia mengatakan pengusaha logistik dibebani pajak atas freight cost dalam ekspor alias pungutan pajak PPN atas biaya pengangkutan barang.

"Freight ekspor masih dikenakan PPN. Kita enggak bisa charge ke buyer karena di luar negeri enggak eksis itu, tidak ada pengenaan pajak karena rata-rata di luar negeri mendorong ekspornya. Jadi itu jadi biaya tambahan yang dibebankan ke pengusaha logistik," terangnya.

[Gambas:Video CNN]